psychehumanus.id

Contact Us
Menu
CONTACT US
Menu

Upah

Skenario dan Strategi Perusahaan Jika Upah Minimum 2026 Naik

by
upah-minimum-2026-naik

Gelombang aksi buruh di akhir Agustus 2025 mendorong wacana kenaikan upah minimum 2026. Di berbagai pemberitaan, serikat menuntut kenaikan ±8,5–10,5%, disertai isu lain seperti penghapusan outsourcing dan penghentian PHK massal. Bagi perusahaan, pembahasan ini bukan sekadar angka: ia menyentuh struktur gaji, arus kas, produktivitas, hingga hubungan industrial. Karena itu, artikel ini memandu Anda menyiapkan skenario dan strategi praktis, sejak sekarang, sembari memantau keputusan resmi pemerintah. Untuk konteks, permintaan kenaikan 8,5–10,5% tercatat di media arus utama sepanjang pekan ini. Apa yang sudah (cukup) pasti per 2025? Regulasi terakhir yang berlaku terkait formula upah minimum adalah PP No. 51/2023 (perubahan atas PP 36/2021). Dokumen resmi ini mengatur rumus penyesuaian upah minimum berbasis data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel penyesuaian. Namun, menjelang penetapan UMP 2025, pernyataan pejabat dan pemberitaan media saling berbeda: ada yang menyebut akan tetap memakai PP 51/2023, ada pula yang menyebut tidak memakai dan akan mengadopsi formula lain sejalan dengan dinamika kebijakan. Maka, kepastian 2026 belum diumumkan, sehingga perusahaan perlu menyiapkan beberapa skenario sambil menunggu arahan Kemenaker. Timeline historis penetapan UMP biasanya akhir November–awal Desember (misalnya 21 Nov 2024–11 Des 2024); artinya, komunikasi resmi untuk 2026 kemungkinan juga akan muncul di Q4 2025. Gunakan rentang waktu ini sebagai deadline internal untuk finalisasi budgeting. Untuk referensi, pemerintah sempat menyampaikan rata-rata kenaikan UMP 2025 sekitar 6,5%; angka ini bukan acuan 2026, tetapi berguna jadi patokan skenario dasar.  Skenario Kenaikan Upah Minimum 2026 Catatan: ini bukan prediksi resmi, melainkan skenario perencanaan berbasis wacana publik dan pola tahun sebelumnya. Skenario A (Baseline): +5% – konservatif, mengacu tren moderat; berguna sebagai guardrail jika ekonomi melambat. (Pembanding historis: rata-rata 2025 sebesar 6,5%.)  Skenario B (Serikat): +8,5% – selaras batas bawah tuntutan buruh 2026.  Skenario C (Tinggi): +10,5% – selaras batas atas tuntutan buruh 2026. Mengapa tiga skenario? Karena pemberitaan mengenai formula masih berubah-ubah, sementara keputusan final biasanya keluar menjelang akhir tahun. Dengan tiga skenario, Anda bisa mengunci anggaran lebih awal, mengelola ekspektasi internal, dan menghindari kejutan arus kas.  Cara Menghitung Dampak ke Biaya Tenaga Kerja (step-by-step) Kelompokkan karyawan: Di bawah/tepat UMP, sedikit di atas UMP (ump + 1–10%), jauh di atas UMP. Simulasikan UMP baru pada tiap skenario, lalu “tarik” semua yang di bawah ke ambang baru. Periksa compression: bandingkan jarak antar-grade (entry vs operator senior vs penyelia). Jika gap menyempit terlalu tajam, tambahkan penyesuaian kecil (selective lump-sum) untuk menjaga internal equity. Hitung efek turunan: tunjangan berbasis % gaji, lembur (tarif 1/173—lihat panduan lembur resmi), iuran BPJS, dan pajak/potongan. Buat 3 ringkasan: dampak OPEX tahunan, dampak bulanan Q1 2026, dan cash flow. Setel guardrail: jika realisasi di atas skenario C, tentukan tindakan defensif (tunda perekrutan non-kritis, perbaiki jadwal lembur, atau efisiensi proses). Untuk rujukan teknis lembur dan perhitungan 1/173, lihat artikel internal Anda soal aturan lembur; pastikan kepatuhan sebelum menekan jam kerja. (Bila perlu, hubungkan ke artikel lembur 2025 di situs Anda.) Strategi Kompensasi & Reward (agar tetap adil sekaligus sustain) Pertama, rapikan struktur gaji: Perbarui pay band minimal untuk grade yang bersinggungan langsung dengan UMP agar tidak terjadi bottle neckdi level entry. Selanjutnya, untuk peran kritikal, pertimbangkan adjustment selektif berbasis market data agar retensi tetap aman. Kedua, tata ulang komponen variabel: Alihkan sebagian kenaikan biaya ke bonus berbasis kinerja (bukan fixed) di peran yang hasilnya mudah diukur. Di sisi lain, jangan ubah variabel menjadi pengganti hak normatif (mis. UMP, lembur, THR). Ketiga, optimalkan benefit non-tunai: Transport & meal stipend terarah untuk area berbiaya tinggi. Program kesehatan yang benar-benar dipakai (telemedisin, mental health, skrining dasar). Namun, komunikasikan bahwa benefit melengkapi, bukan menggantikan upah minimal. Untuk mengecek dampaknya secara data-driven, manfaatkan: HR Analytics; lalu kaitkan dengan Penilaian Kinerja, Metode Penilaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Kolaboratif agar kenaikan biaya terhubung dengan hasil. Strategi Produktivitas & Operasi Workforce planning: lakukan capacity review per lini; bedakan lembur karena puncak musiman vs lembur struktural. Turunkan lembur struktural lewat perbaikan proses, bukan sekadar memotong jam. Lean & digitalisasi: identifikasi 3 proses yang paling mahal (mis. rework, idle time, atau handover lambat). Selanjutnya, uji perbaikan kecil berdampak besar (automation ringan, templatisasi SOP, dan self-service HR). Up-skilling cepat: program microlearning mingguan 30–45 menit untuk supervisor/operasional; targetkan peningkatan kualitas & throughput. Governance lembur: patuhi batas 4 jam/hari & 18 jam/minggu; sediakan SPL & pencatatan; penuhi hak 1.400 kkal jika lembur ≥4 jam. (Rangkuman kewajiban ini bersumber dari PP 35/2021 dan panduan resmi yang masih berlaku.) Untuk landasan budaya & kepemimpinan—agar perubahan cara kerja diterima—lihat: Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Kepemimpinan Kolaboratif, Learning & Development, dan Coaching. Strategi Hubungan Industrial & Komunikasi Pertama, rilis manager FAQ yang netral: jelaskan apa itu UMP/UMK, timeline Q4 2025, apa yang perusahaan lakukan, dan jalur tanya jawab karyawan. (Sebagai referensi, jadwal resmi UMP di 2024/2025 diumumkan sekitar 21 Nov dan paling lambat 11 Des). Kedua, lakukan pulse survey 3–5 pertanyaan tentang daya beli, komuter, dan beban kerja; gunakan hasilnya untuk quick wins (mis. transport/meal stipend temporer di area rentan). Ketiga, siapkan skenario komunikasi eksternal (jika bisnis terdampak demo atau keputusan upah). Pastikan nada empatik, faktual, dan non-politis—seraya menjaga SLA layanan pelanggan. Keempat, libatkan serikat/komite pekerja lebih awal: paparkan dampak biaya dari tiap skenario dan kompensasinyadengan inisiatif produktivitas. Ini bukan sekadar “minta pengertian”, melainkan membangun koalisi untuk sustainabilitas lapangan kerja. Checklist 14-Hari Tunjuk task force (HR–Finance–Legal–Operasi). Kumpulkan data gaji per grade & lokasi; tandai yang dekat UMP. Bangun workbook 3 skenario (+5%, +8,5%, +10,5%). Deteksi compression & usulkan perbaikan band. Uji dampak lembur & benefit pada tiap skenario. Susun manager FAQ + komunikasi karyawan. Rancang quick wins: shift, jadwal, stipend, microlearning. Siapkan rencana kontinjensi (BCP) untuk hari-hari aksi massa. Finalkan anggaran opsi A/B/C sebelum pertengahan November. Tetapkan ritme review mingguan sampai pengumuman UMP/UMK keluar. Kesimpulan Pada akhirnya, menunggu pengumuman resmi tanpa menyiapkan rencana bukan pilihan. Sebab, keputusan upah minimum biasanya keluar di penghujung tahun, sementara dampaknya menyentuh struktur gaji, produktivitas, dan arus kas sejak hari pertama 2026. Oleh karena itu, susun tiga skenario, lakukan simulasi komprehensif, rapikan pay band dan governance lembur, lalu jalankan komunikasi empatik agar karyawan dan lini bisnis siap menghadapi perubahan—apa pun formulanya nanti. (Referensi tuntutan 2026 dan dinamika aturan Anda bisa pantau dari sumber berita yang kami kutip … Read more

Berapa UMR Sidoarjo: Fakta Mengejutkan Upah 2025

by
berapa-umr-sidoarjo

Pada akhir tahun, banyak pekerja dan pengusaha bertanya: “Berapa UMR Sidoarjo sekarang?” Di kalangan praktisi HR dan bisnis, angka upah minimum daerah menjadi perhatian utama. Bagi karyawan, UMR menentukan gaji terendah yang adil dan layak. Bagi perusahaan, kenaikan UMR berpengaruh pada biaya operasional dan strategi penggajian. Menariknya, meski istilah “UMR” (Upah Minimum Regional) sudah digantikan oleh UMK (Upah Minimum Kabupaten) dan UMP (Upah Minimum Provinsi), masyarakat masih kerap menyebut “UMR” saat membicarakan upah minimum. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, UMK Sidoarjo tahun 2025 dipatok pada Rp 4.870.511 per bulan. Angka ini naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Dengan nilai tersebut, upah minimum Sidoarjo menempati peringkat ketiga tertinggi se-Jawa Timur setelah Surabaya dan Gresik. Perubahan ini efektif mulai 1 Januari 2025, dan wajib dibayarkan oleh setiap pengusaha kepada pekerjanya. UMR Sidoarjo 2025: Fakta Besaran & Peringkatnya Berdasarkan data resmi, berikut fakta utama UMR (UMK) Sidoarjo 2025: Besaran UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 per bulan. Kenaikan tahunan Sekitar 5% dibanding 2024 (naik dari Rp4.638.582 menjadi Rp4.870.511). Peringkat Jatim  Tertinggi ketiga setelah Surabaya (Rp4.961.753) dan Gresik (Rp4.874.133). Istilah resmi Kini disebut UMK, bukan UMR, karena UMR lama diganti oleh UMP (Provinsi) dan UMK (Kabupaten) dalam aturan ketenagakerjaan. Kepatuhan hukum Pengusaha wajib membayar upah sesuai UMK per 1 Jan 2025 dan tidak boleh membayar di bawah angka ini. Pemerintah Daerah sendiri menetapkan kenaikan 5% ini melalui SK Gubernur Jatim No. 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 yang diumumkan 18 Desember 2024. Pada rapat Dewan Pengupahan Sidoarjo, pemerintah daerah dan akademisi mengusulkan kenaikan 6,5%, sementara serikat pekerja minta 7,89%. Pengusaha awalnya mengusulkan penyesuaian sesuai PP 51/2023 (sekitar Rp106 ribu), namun akhirnya kompromi kenaikan 5% yang disetujui. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk UMK umum: upah minimum sektoral (UMSK) di Sidoarjo juga dinaikkan 6,5% dari dasar tersebut, sebagai bentuk perhatian khusus terhadap sektor tertentu. Perkembangan UMR Sidoarjo 5 Tahun Terakhir Tren kenaikan UMR Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan bertahap. Berdasarkan data Kompas, pada 2021 UMR Sidoarjo sebesar Rp 4.293.581, naik menjadi Rp 4.368.581 (2022), Rp 4.518.581 (2023), lalu Rp 4.638.582 (2024), dan sekarang Rp 4.870.511 (2025). Kenaikan tahunan biasanya berkisar 2–3% sampai 2024, namun lonjakan 5% di tahun 2025 relatif lebih tinggi. Secara kumulatif, upah minimum Sidoarjo meningkat lebih dari 13% dalam lima tahun terakhir. Tren ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli pekerja terhadap inflasi. Laju kenaikan yang lebih besar di 2025 juga mencerminkan tuntutan pekerja dan kondisi ekonomi terkini. Meskipun sempat diusulkan lebih tinggi, persentase 5% dianggap wajar untuk menyeimbangkan kebutuhan buruh dan kestabilan bisnis. Data di atas menggambarkan bahwa setiap tahun para pekerja baru di Sidoarjo dapat berharap menerima upah minimum yang sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. HR dan manajemen perusahaan perlu memperhatikan tren ini agar perencanaan gaji dan negosiasi perusahaan tetap tepat sasaran. Sidoarjo di Peringkat Ketiga UMR Jawa Timur Fakta menarik, sejak tahun 2021 posisi Sidoarjo konsisten sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi ketiga di Jatim. Surabaya selalu menduduki peringkat pertama, sedangkan Gresik di posisi kedua. Sebagai contoh, pada penetapan 2025 tercatat: Surabaya Rp 4.961.753, Gresik Rp 4.874.133, dan Sidoarjo Rp 4.870.511. Perbedaan antara Gresik dan Sidoarjo sangat tipis, hanya selisih Rp 3.622. Pada 2021 pun Surabaya (Rp4.300.479), Gresik (Rp4.297.030), dan Sidoarjo (Rp4.293.581) saling berdekatan. Posisi tinggi ini logis karena Sidoarjo adalah salah satu pusat industri di Jawa Timur. Banyak pabrik dan fasilitas manufaktur berlokasi di Kabupaten ini, sehingga permintaan tenaga kerja terampil relatif tinggi. Hal ini mendorong standar upah ikut meningkat. Dengan demikian, kenaikan UMR Sidoarjo tidak hanya melihat kondisi lokal tetapi juga menjaga daya saing wilayah industri besar. Bagi pekerja di Sidoarjo, hasil ini menunjukkan pengakuan atas peran penting daerah ini dalam perekonomian regional. Dampak Kenaikan UMR Sidoarjo bagi Pekerja dan Pengusaha Kenaikan UMR berimplikasi langsung pada kesejahteraan pekerja dan strategi bisnis perusahaan. Bagi pekerja, tentunya kenaikan 5% berarti standar gaji minimum yang lebih baik. Pemerintah berharap kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan buruh Sidoarjo. Selain itu, aturan yang ketat melarang pengusaha memotong gaji di bawah standar minimum menjamin pekerja tidak kehilangan hak. Pekerja dengan masa kerja di bawah setahun juga mendapatkan jaminan standar upah minimum ini. Di sisi lain, masih ada kesepakatan khusus untuk usaha mikro dan kecil agar bisa menyesuaikan upah melalui kesepakatan bersama, sesuai kebijakan ketenagakerjaan. Bagi pengusaha dan pemilik bisnis, kenaikan UMR berarti peningkatan beban biaya gaji. HR Manager dan pengusaha perlu menyesuaikan perhitungan anggaran dan strategi harga barang atau jasa. Perusahaan mungkin perlu meninjau ulang struktur gaji dan paket kesejahteraan guna menjaga motivasi karyawan sekaligus menjaga kelancaran operasional. Meskipun demikian, investasi dalam upah yang adil bisa mengurangi turnover karyawan dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Secara keseluruhan, penetapan UMR Sidoarjo 2025 ini menunjukkan keseimbangan antara memenuhi tuntutan pekerja akan upah layak dan menjaga iklim usaha. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan ini, mulai 1 Januari 2025. Para HR Expert, pemilik usaha, maupun karyawan Sidoarjo harus memahami bahwa istilah “UMR” yang ramai di masyarakat sebenarnya merujuk pada UMK Sidoarjo secara resmi. Dengan demikian, kepastian angka UMR terbaru (Rp 4.870.511) dan konteks hukum ini diharapkan memberi gambaran komprehensif bagi siapa saja yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan ketenagakerjaan di Sidoarjo. Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Contoh Penilaian Kinerja Karyawan: Strategi Evaluasi yang Adil July 4, 2025/No CommentsRead More Aturan Cuti Karyawan: Hak, UU, dan Praktik HR Modern July 4, 2025/No CommentsRead More Metode Penilaian Kinerja: 7 Cara Inovatif & Fakta Unik July 4, 2025/No CommentsRead More Load More End of Content.

Cara Menghitung Upah Harian: Panduan Praktis & Sesuai Aturan

by
cara-menghitung-upah-harian

Sebagai pemilik bisnis atau bagian HRD, menghitung upah karyawan dengan benar adalah hal yang sangat penting. Salah satu cara yang umum digunakan dalam pemberian gaji adalah upah harian. Namun, tidak sedikit yang masih bingung bagaimana cara menghitung upah harian yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah Anda seorang pengusaha yang perlu menghitung upah harian karyawan, atau mungkin seorang karyawan yang ingin memastikan hak Anda dihitung dengan benar? Artikel ini akan membantu Anda memahami cara menghitung upah harian, termasuk rumus yang digunakan dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Apa Itu Upah Harian? Sebelum kita masuk ke cara menghitungnya, mari kita bahas dulu apa itu upah harian. Upah harian adalah sistem pembayaran gaji di mana karyawan dibayar berdasarkan jumlah hari kerja yang telah mereka jalani. Sistem ini sering digunakan untuk pekerja dengan jenis pekerjaan yang tidak memerlukan kontrak bulanan, seperti pekerja lepas, buruh harian, atau pegawai yang bekerja berdasarkan proyek. Pada umumnya, penghitungan upah harian dilakukan dengan membagi gaji bulanan menjadi sejumlah hari kerja dalam sebulan. Metode ini sering dipilih oleh perusahaan dengan alasan kemudahan administrasi dan fleksibilitas. Dasar Hukum Pengupahan di Indonesia Di Indonesia, sistem pengupahan, termasuk perhitungan upah harian, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 17 PP tersebut mengatur cara perhitungan upah harian sebagai berikut: Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu: Upah sebulan dibagi 25. Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu: Upah sebulan dibagi 21. Selain itu, Pasal 23 ayat (3) PP ini menegaskan bahwa upah sebulan yang dijadikan acuan untuk membayar harian tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di daerah tersebut . Cara Menghitung Upah Harian Untuk menghitung upah harian, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diikuti. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan: Untuk menghitung upah harian, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Tentukan Gaji Bulanan Karyawan Misalnya, jika gaji bulanan karyawan adalah Rp5.000.000. 2. Tentukan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Berdasarkan sistem waktu kerja perusahaan: Jika 6 hari kerja per minggu: 6 hari x 4 minggu = 24 hari kerja. Jika 5 hari kerja per minggu: 5 hari x 4 minggu = 20 hari kerja. 3. Hitung Upah Harian Gunakan rumus: Upah Harian = Gaji Bulanan ÷ Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Contoh Perhitungan: Jika 6 hari kerja per minggu: Rp5.000.000 ÷ 25 = Rp200.000 per hari Jika 5 hari kerja per minggu: Rp5.000.000 ÷ 21 = Rp238.095 per hari 4. Pertimbangkan Faktor Lain Selain jumlah hari kerja, beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan upah harian antara lain: Lembur: Jika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal, upah lembur harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cuti dan Izin: Hari cuti atau izin biasanya tidak dihitung dalam perhitungan upah harian, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian kerja. Bonus dan Tunjangan: Beberapa perusahaan memberikan bonus atau tunjangan tertentu yang perlu diperhitungkan dalam total upah. 5. Perhitungan untuk Karyawan Paruh Waktu Untuk karyawan paruh waktu, perhitungannya sedikit berbeda. Anda harus menghitung berapa jam kerja karyawan dalam sehari dan kemudian menentukan berapa banyak hari yang mereka kerja dalam sebulan. Misalnya, jika seorang karyawan paruh waktu bekerja hanya 4 jam sehari, maka upah mereka harus dihitung berdasarkan jam kerja dan diubah menjadi upah harian yang setara. Mengapa Penting untuk Menghitung Upah Harian dengan Benar? Menghitung upah harian dengan tepat tidak hanya penting untuk keadilan bagi karyawan, tetapi juga untuk kelancaran operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perhitungan yang tepat sangat penting: 1. Kepuasan dan Keadilan untuk Karyawan Karyawan yang merasa bahwa gaji mereka dihitung dengan benar dan adil akan lebih puas dengan pekerjaannya dan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Menghitung upah harian dengan akurat memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak mereka sesuai dengan waktu kerja yang telah mereka lakukan. 2. Menghindari Konflik dan Masalah Hukum Perhitungan gaji yang salah bisa menyebabkan ketidakpuasan, bahkan berpotensi memicu masalah hukum. Menghitung upah harian dengan benar akan membantu menghindari klaim gaji yang tidak sesuai atau masalah dengan lembaga ketenagakerjaan. 3. Efisiensi Administrasi Perusahaan Dengan perhitungan upah harian yang tepat, perusahaan dapat mengelola pembayaran gaji lebih efisien. Hal ini juga memudahkan dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan perusahaan. Tips Mengelola Upah Harian di Perusahaan Untuk memastikan bahwa perusahaan Anda dapat mengelola sistem upah harian dengan lebih efektif, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda terapkan: 1. Gunakan Software Payroll Menggunakan software payroll atau gaji online yang tepat dapat memudahkan Anda dalam menghitung upah harian karyawan. Dengan sistem otomatis, perhitungan gaji menjadi lebih cepat dan akurat, serta membantu meminimalkan kesalahan manusia. 2. Tetap Ikuti Peraturan Ketenagakerjaan Pastikan Anda selalu memperbarui informasi mengenai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan upah minimum, lembur, dan cuti. Dengan mengikuti peraturan yang ada, perusahaan dapat memastikan bahwa hak karyawan terpenuhi dengan baik. 3. Evaluasi Secara Berkala Secara berkala, evaluasi sistem penggajian di perusahaan Anda untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Periksa apakah ada kekurangan atau masalah yang dapat diperbaiki dalam proses perhitungan upah harian. Kesimpulan Menghitung upah harian mungkin terlihat sederhana, tetapi hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan menerima gaji yang sesuai dengan waktu yang telah mereka kerjakan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menghitung upah harian dengan akurat dan adil. Ini tidak hanya membantu karyawan merasa dihargai, tetapi juga memudahkan pengelolaan anggaran dan menghindari masalah hukum bagi perusahaan. Jadi, pastikan Anda memperhatikan setiap detail dalam proses perhitungan ini agar bisnis Anda berjalan lancar dan transparan. Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Cara Menghitung Upah Harian: Panduan Praktis & Sesuai Aturan June 17, 2025/No CommentsRead More PHK Adalah: Pengertian, Proses, dan Hak Karyawan June 10, 2025/No CommentsRead More Karyawan Kontrak Adalah: Pengertian, Hak, dan Perbedaannya June 10, 2025/No CommentsRead More Load More End of Content.