psychehumanus.id

UMK Surabaya 2025: Gaji Tertinggi di Jawa Timur

umk-surabaya-2025

UMK Surabaya 2025: Gaji Tertinggi di Jawa Timur

Bagi pekerja dan pengusaha di Surabaya, angka UMK Surabaya 2025 bukan sekadar nominal. Ini adalah cerminan dari dinamika ekonomi, peraturan ketenagakerjaan, dan tantangan dunia usaha. Dengan penetapan UMK yang terus berkembang, penting untuk memahami angka ini dalam konteks yang lebih luas.

Apa Itu UMK?

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah standar minimum upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu kabupaten atau kota. UMK ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat bahwa istilah UMR (Upah Minimum Regional) sudah tidak digunakan lagi sejak diberlakukannya PP No. 36 Tahun 2021.

UMK Surabaya 2025: Angka dan Aturan

Pada tahun 2025, UMK Surabaya ditetapkan sebesar Rp4.961.753, menjadikannya yang tertinggi di Jawa Timur. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 6,5% dari UMK tahun 2024 yang sebesar Rp4.725.479.

Penetapan UMK ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025. Kenaikan UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2025 dan wajib dipatuhi oleh seluruh pengusaha di Surabaya.

Dampak Kenaikan UMK bagi Pekerja dan Pengusaha

Bagi Pekerja

Kenaikan UMK memberikan dampak positif, antara lain:

  • Peningkatan Daya Beli: Dengan gaji yang lebih tinggi, pekerja memiliki kemampuan membeli barang dan jasa yang lebih banyak.

  • Kesejahteraan yang Lebih Baik: Kenaikan UMK dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

  • Motivasi Kerja: Upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja.

Bagi Pengusaha

Namun, kenaikan UMK juga membawa tantangan bagi pengusaha:

  • Peningkatan Biaya Operasional: Kenaikan upah berarti peningkatan biaya gaji karyawan, yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

  • Penyesuaian Struktur Upah: Pengusaha perlu menyesuaikan struktur upah agar tetap kompetitif dan adil bagi seluruh karyawan.

  • Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Perlu strategi dalam pengelolaan SDM untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional.

UMK Surabaya dalam Konteks Regional

Sebagai perbandingan, berikut adalah UMK beberapa daerah di Jawa Timur pada tahun 2025:

Kabupaten/KotaUMK 2025
SurabayaRp4.961.753
GresikRp4.874.133
SidoarjoRp4.870.511
PasuruanRp4.866.890
MojokertoRp4.856.026
MalangRp3.553.530
BatuRp3.360.466
KediriRp2.572.361
SitubondoRp2.335.209

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Surabaya memiliki UMK tertinggi di Jawa Timur, diikuti oleh Gresik dan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki daya tarik lebih bagi pekerja dan pengusaha.

Kesimpulan

UMK Surabaya 2025 yang sebesar Rp4.961.753 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tantangan bagi pengusaha dalam mengelola biaya operasional. Bagi pekerja, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, sementara bagi pengusaha, ini adalah momen untuk menyesuaikan strategi bisnis agar tetap kompetitif.

Dengan memahami UMK dan dampaknya, baik pekerja maupun pengusaha dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan di Surabaya.

Bagikan

Cara Menghitung Pesangon: Panduan Lengkap Sesuai Aturan

cara-menghitung-pesangon

Cara Menghitung Pesangon: Panduan Lengkap Sesuai Aturan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan hanya momen yang emosional bagi karyawan, tetapi juga tantangan administratif bagi perusahaan. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah perhitungan pesangon. Kesalahan dalam menghitung pesangon dapat berujung pada ketidakpuasan karyawan, bahkan potensi masalah hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik bisnis dan HRD untuk memahami cara menghitung pesangon dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Apa Itu Pesangon?

Pesangon adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang mengalami PHK.Pembayaran ini bertujuan untuk memberikan kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja dan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan selama bekerja di perusahaan.

Dasar Hukum Penghitungan Pesangon di Indonesia

Perhitungan pesangon di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Pasal 156 ayat (2) mengatur bahwa karyawan yang di-PHK berhak menerima uang pesangon berdasarkan masa kerja mereka.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
    Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan.

Cara Menghitung Pesangon

Berikut adalah cara menghitung pesangon berdasarkan masa kerja karyawan:

1. Uang Pesangon (UP)

Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja karyawan sebagai berikut:

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah

  • Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah

  • Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah

  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah

  • Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah

  • Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah

  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah

  • Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah

  • Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah

Contoh:

Jika seorang karyawan memiliki masa kerja 3 tahun 6 bulan dan gaji bulanan sebesar Rp5.000.000, maka uang pesangon yang diterima adalah:

3 bulan x Rp5.000.000 = Rp15.000.000

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Uang penghargaan masa kerja diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama minimal 3 tahun. Besaran UPMK berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut:

  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah

  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah

  • Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah

  • Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah

  • Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah

  • Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah

  • Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah

  • Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah

Contoh:

Jika karyawan tersebut memiliki masa kerja 3 tahun 6 bulan, maka UPMK yang diterima adalah:

2 bulan x Rp5.000.000 = Rp10.000.000

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

Uang penggantian hak mencakup hak-hak karyawan yang belum diberikan atau belum digunakan selama masa kerja, seperti:

  • Sisa cuti tahunan yang belum diambil

  • Biaya transportasi kembali ke tempat asal

  • Biaya penggantian perumahan dan pengobatan

  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Contoh:

Jika karyawan memiliki sisa cuti tahunan sebanyak 5 hari dan gaji harian sebesar Rp200.000, maka UPH untuk sisa cuti adalah:

5 hari x Rp200.000 = Rp1.000.000

Contoh Perhitungan Total Pesangon

Berdasarkan contoh sebelumnya, jika karyawan memiliki:

  • Gaji bulanan: Rp5.000.000

  • Masa kerja: 3 tahun 6 bulan

  • Sisa cuti: 5 hari

Maka perhitungan total pesangon adalah:

  • Uang Pesangon: 3 bulan x Rp5.000.000 = Rp15.000.000

  • Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 bulan x Rp5.000.000 = Rp10.000.000

  • Uang Penggantian Hak (sisa cuti): 5 hari x Rp200.000 = Rp1.000.000

Total Pesangon: Rp15.000.000 + Rp10.000.000 + Rp1.000.000 = Rp26.000.000

Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pesangon

Selain masa kerja, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besaran pesangon antara lain:

  • Alasan PHK: PHK karena efisiensi atau perusahaan pailit dapat mempengaruhi besaran pesangon yang diterima karyawan.

  • Status Hubungan Kerja: Karyawan dengan status PKWT (Pekerja Kontrak) memiliki perhitungan pesangon yang berbeda dibandingkan dengan karyawan PKWTT (Pekerja Tetap).

Kesimpulan

Menghitung pesangon dengan benar adalah kewajiban perusahaan dan hak bagi karyawan. Dengan memahami cara perhitungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan dapat memastikan bahwa proses PHK berjalan adil dan sesuai dengan hukum. Bagi karyawan, mengetahui hak-hak mereka dapat membantu dalam perencanaan keuangan pasca PHK.

Untuk mempermudah perhitungan pesangon, perusahaan dapat menggunakan aplikasi HRIS atau payroll yang telah dilengkapi dengan fitur perhitungan pesangon otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagikan

Cara Menghitung Upah Harian: Panduan Praktis & Sesuai Aturan

cara-menghitung-upah-harian

Cara Menghitung Upah Harian: Panduan Praktis & Sesuai Aturan

Sebagai pemilik bisnis atau bagian HRD, menghitung upah karyawan dengan benar adalah hal yang sangat penting. Salah satu cara yang umum digunakan dalam pemberian gaji adalah upah harian. Namun, tidak sedikit yang masih bingung bagaimana cara menghitung upah harian yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah Anda seorang pengusaha yang perlu menghitung upah harian karyawan, atau mungkin seorang karyawan yang ingin memastikan hak Anda dihitung dengan benar? Artikel ini akan membantu Anda memahami cara menghitung upah harian, termasuk rumus yang digunakan dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.

Apa Itu Upah Harian?

Sebelum kita masuk ke cara menghitungnya, mari kita bahas dulu apa itu upah harian. Upah harian adalah sistem pembayaran gaji di mana karyawan dibayar berdasarkan jumlah hari kerja yang telah mereka jalani. Sistem ini sering digunakan untuk pekerja dengan jenis pekerjaan yang tidak memerlukan kontrak bulanan, seperti pekerja lepas, buruh harian, atau pegawai yang bekerja berdasarkan proyek.

Pada umumnya, penghitungan upah harian dilakukan dengan membagi gaji bulanan menjadi sejumlah hari kerja dalam sebulan. Metode ini sering dipilih oleh perusahaan dengan alasan kemudahan administrasi dan fleksibilitas.

Dasar Hukum Pengupahan di Indonesia

Di Indonesia, sistem pengupahan, termasuk perhitungan upah harian, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 17 PP tersebut mengatur cara perhitungan upah harian sebagai berikut:

  • Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu: Upah sebulan dibagi 25.

  • Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu: Upah sebulan dibagi 21.

Selain itu, Pasal 23 ayat (3) PP ini menegaskan bahwa upah sebulan yang dijadikan acuan untuk membayar harian tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di daerah tersebut .

Cara Menghitung Upah Harian

Untuk menghitung upah harian, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diikuti. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

Untuk menghitung upah harian, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Tentukan Gaji Bulanan Karyawan

Misalnya, jika gaji bulanan karyawan adalah Rp5.000.000.

2. Tentukan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan

Berdasarkan sistem waktu kerja perusahaan:

  • Jika 6 hari kerja per minggu: 6 hari x 4 minggu = 24 hari kerja.

  • Jika 5 hari kerja per minggu: 5 hari x 4 minggu = 20 hari kerja.

3. Hitung Upah Harian

Gunakan rumus:

Upah Harian = Gaji Bulanan ÷ Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan

Contoh Perhitungan:

  • Jika 6 hari kerja per minggu:

    Rp5.000.000 ÷ 25 = Rp200.000 per hari

  • Jika 5 hari kerja per minggu:

    Rp5.000.000 ÷ 21 = Rp238.095 per hari

4. Pertimbangkan Faktor Lain

Selain jumlah hari kerja, beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan upah harian antara lain:

  • Lembur: Jika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal, upah lembur harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Cuti dan Izin: Hari cuti atau izin biasanya tidak dihitung dalam perhitungan upah harian, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian kerja.

  • Bonus dan Tunjangan: Beberapa perusahaan memberikan bonus atau tunjangan tertentu yang perlu diperhitungkan dalam total upah.

5. Perhitungan untuk Karyawan Paruh Waktu

Untuk karyawan paruh waktu, perhitungannya sedikit berbeda. Anda harus menghitung berapa jam kerja karyawan dalam sehari dan kemudian menentukan berapa banyak hari yang mereka kerja dalam sebulan. Misalnya, jika seorang karyawan paruh waktu bekerja hanya 4 jam sehari, maka upah mereka harus dihitung berdasarkan jam kerja dan diubah menjadi upah harian yang setara.

Mengapa Penting untuk Menghitung Upah Harian dengan Benar?

Menghitung upah harian dengan tepat tidak hanya penting untuk keadilan bagi karyawan, tetapi juga untuk kelancaran operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perhitungan yang tepat sangat penting:

1. Kepuasan dan Keadilan untuk Karyawan

Karyawan yang merasa bahwa gaji mereka dihitung dengan benar dan adil akan lebih puas dengan pekerjaannya dan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Menghitung upah harian dengan akurat memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak mereka sesuai dengan waktu kerja yang telah mereka lakukan.

2. Menghindari Konflik dan Masalah Hukum

Perhitungan gaji yang salah bisa menyebabkan ketidakpuasan, bahkan berpotensi memicu masalah hukum. Menghitung upah harian dengan benar akan membantu menghindari klaim gaji yang tidak sesuai atau masalah dengan lembaga ketenagakerjaan.

3. Efisiensi Administrasi Perusahaan

Dengan perhitungan upah harian yang tepat, perusahaan dapat mengelola pembayaran gaji lebih efisien. Hal ini juga memudahkan dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan perusahaan.

Tips Mengelola Upah Harian di Perusahaan

Untuk memastikan bahwa perusahaan Anda dapat mengelola sistem upah harian dengan lebih efektif, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

1. Gunakan Software Payroll

Menggunakan software payroll atau gaji online yang tepat dapat memudahkan Anda dalam menghitung upah harian karyawan. Dengan sistem otomatis, perhitungan gaji menjadi lebih cepat dan akurat, serta membantu meminimalkan kesalahan manusia.

2. Tetap Ikuti Peraturan Ketenagakerjaan

Pastikan Anda selalu memperbarui informasi mengenai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan upah minimum, lembur, dan cuti. Dengan mengikuti peraturan yang ada, perusahaan dapat memastikan bahwa hak karyawan terpenuhi dengan baik.

3. Evaluasi Secara Berkala

Secara berkala, evaluasi sistem penggajian di perusahaan Anda untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Periksa apakah ada kekurangan atau masalah yang dapat diperbaiki dalam proses perhitungan upah harian.

Kesimpulan

Menghitung upah harian mungkin terlihat sederhana, tetapi hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan menerima gaji yang sesuai dengan waktu yang telah mereka kerjakan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menghitung upah harian dengan akurat dan adil. Ini tidak hanya membantu karyawan merasa dihargai, tetapi juga memudahkan pengelolaan anggaran dan menghindari masalah hukum bagi perusahaan. Jadi, pastikan Anda memperhatikan setiap detail dalam proses perhitungan ini agar bisnis Anda berjalan lancar dan transparan.

Bagikan