Muhammad Nur Khabibulloh

Gelombang aksi buruh di akhir Agustus 2025 mendorong wacana kenaikan upah minimum 2026. Di berbagai pemberitaan, serikat menuntut kenaikan ±8,5–10,5%, disertai isu lain seperti penghapusan outsourcing dan penghentian PHK massal. Bagi perusahaan, pembahasan ini bukan sekadar angka: ia menyentuh struktur gaji, arus kas, produktivitas, hingga hubungan industrial. Karena itu, artikel ini memandu Anda menyiapkan skenario dan strategi praktis, sejak sekarang, sembari memantau keputusan resmi pemerintah. Untuk konteks, permintaan kenaikan 8,5–10,5% tercatat di media arus utama sepanjang pekan ini. Apa yang sudah (cukup) pasti per 2025? Regulasi terakhir yang berlaku terkait formula upah minimum adalah PP No. 51/2023 (perubahan atas PP 36/2021). Dokumen resmi ini mengatur rumus penyesuaian upah minimum berbasis data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel penyesuaian. Namun, menjelang penetapan UMP 2025, pernyataan pejabat dan pemberitaan media saling berbeda: ada yang menyebut akan tetap memakai PP 51/2023, ada pula yang menyebut tidak memakai dan akan mengadopsi formula lain sejalan dengan dinamika kebijakan. Maka, kepastian 2026 belum diumumkan, sehingga perusahaan perlu menyiapkan beberapa skenario sambil menunggu arahan Kemenaker. Timeline historis penetapan UMP biasanya akhir November–awal Desember (misalnya 21 Nov 2024–11 Des 2024); artinya, komunikasi resmi untuk 2026 kemungkinan juga akan muncul di Q4 2025. Gunakan rentang waktu ini sebagai deadline internal untuk finalisasi budgeting. Untuk referensi, pemerintah sempat menyampaikan rata-rata kenaikan UMP 2025 sekitar 6,5%; angka ini bukan acuan 2026, tetapi berguna jadi patokan skenario dasar.  Skenario Kenaikan Upah Minimum 2026 Catatan: ini bukan prediksi resmi, melainkan skenario perencanaan berbasis wacana publik dan pola tahun sebelumnya. Skenario A (Baseline): +5% – konservatif, mengacu tren moderat; berguna sebagai guardrail jika ekonomi melambat. (Pembanding historis: rata-rata 2025 sebesar 6,5%.)  Skenario B (Serikat): +8,5% – selaras batas bawah tuntutan buruh 2026.  Skenario C (Tinggi): +10,5% – selaras batas atas tuntutan buruh 2026. Mengapa tiga skenario? Karena pemberitaan mengenai formula masih berubah-ubah, sementara keputusan final biasanya keluar menjelang akhir tahun. Dengan tiga skenario, Anda bisa mengunci anggaran lebih awal, mengelola ekspektasi internal, dan menghindari kejutan arus kas.  Cara Menghitung Dampak ke Biaya Tenaga Kerja (step-by-step) Kelompokkan karyawan: Di bawah/tepat UMP, sedikit di atas UMP (ump + 1–10%), jauh di atas UMP. Simulasikan UMP baru pada tiap skenario, lalu “tarik” semua yang di bawah ke ambang baru. Periksa compression: bandingkan jarak antar-grade (entry vs operator senior vs penyelia). Jika gap menyempit terlalu tajam, tambahkan penyesuaian kecil (selective lump-sum) untuk menjaga internal equity. Hitung efek turunan: tunjangan berbasis % gaji, lembur (tarif 1/173—lihat panduan lembur resmi), iuran BPJS, dan pajak/potongan. Buat 3 ringkasan: dampak OPEX tahunan, dampak bulanan Q1 2026, dan cash flow. Setel guardrail: jika realisasi di atas skenario C, tentukan tindakan defensif (tunda perekrutan non-kritis, perbaiki jadwal lembur, atau efisiensi proses). Untuk rujukan teknis lembur dan perhitungan 1/173, lihat artikel internal Anda soal aturan lembur; pastikan kepatuhan sebelum menekan jam kerja. (Bila perlu, hubungkan ke artikel lembur 2025 di situs Anda.) Strategi Kompensasi & Reward (agar tetap adil sekaligus sustain) Pertama, rapikan struktur gaji: Perbarui pay band minimal untuk grade yang bersinggungan langsung dengan UMP agar tidak terjadi bottle neckdi level entry. Selanjutnya, untuk peran kritikal, pertimbangkan adjustment selektif berbasis market data agar retensi tetap aman. Kedua, tata ulang komponen variabel: Alihkan sebagian kenaikan biaya ke bonus berbasis kinerja (bukan fixed) di peran yang hasilnya mudah diukur. Di sisi lain, jangan ubah variabel menjadi pengganti hak normatif (mis. UMP, lembur, THR). Ketiga, optimalkan benefit non-tunai: Transport & meal stipend terarah untuk area berbiaya tinggi. Program kesehatan yang benar-benar dipakai (telemedisin, mental health, skrining dasar). Namun, komunikasikan bahwa benefit melengkapi, bukan menggantikan upah minimal. Untuk mengecek dampaknya secara data-driven, manfaatkan: HR Analytics; lalu kaitkan dengan Penilaian Kinerja, Metode Penilaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Kolaboratif agar kenaikan biaya terhubung dengan hasil. Strategi Produktivitas & Operasi Workforce planning: lakukan capacity review per lini; bedakan lembur karena puncak musiman vs lembur struktural. Turunkan lembur struktural lewat perbaikan proses, bukan sekadar memotong jam. Lean & digitalisasi: identifikasi 3 proses yang paling mahal (mis. rework, idle time, atau handover lambat). Selanjutnya, uji perbaikan kecil berdampak besar (automation ringan, templatisasi SOP, dan self-service HR). Up-skilling cepat: program microlearning mingguan 30–45 menit untuk supervisor/operasional; targetkan peningkatan kualitas & throughput. Governance lembur: patuhi batas 4 jam/hari & 18 jam/minggu; sediakan SPL & pencatatan; penuhi hak 1.400 kkal jika lembur ≥4 jam. (Rangkuman kewajiban ini bersumber dari PP 35/2021 dan panduan resmi yang masih berlaku.) Untuk landasan budaya & kepemimpinan—agar perubahan cara kerja diterima—lihat: Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Kepemimpinan Kolaboratif, Learning & Development, dan Coaching. Strategi Hubungan Industrial & Komunikasi Pertama, rilis manager FAQ yang netral: jelaskan apa itu UMP/UMK, timeline Q4 2025, apa yang perusahaan lakukan, dan jalur tanya jawab karyawan. (Sebagai referensi, jadwal resmi UMP di 2024/2025 diumumkan sekitar 21 Nov dan paling lambat 11 Des). Kedua, lakukan pulse survey 3–5 pertanyaan tentang daya beli, komuter, dan beban kerja; gunakan hasilnya untuk quick wins (mis. transport/meal stipend temporer di area rentan). Ketiga, siapkan skenario komunikasi eksternal (jika bisnis terdampak demo atau keputusan upah). Pastikan nada empatik, faktual, dan non-politis—seraya menjaga SLA layanan pelanggan. Keempat, libatkan serikat/komite pekerja lebih awal: paparkan dampak biaya dari tiap skenario dan kompensasinyadengan inisiatif produktivitas. Ini bukan sekadar “minta pengertian”, melainkan membangun koalisi untuk sustainabilitas lapangan kerja. Checklist 14-Hari Tunjuk task force (HR–Finance–Legal–Operasi). Kumpulkan data gaji per grade & lokasi; tandai yang dekat UMP. Bangun workbook 3 skenario (+5%, +8,5%, +10,5%). Deteksi compression & usulkan perbaikan band. Uji dampak lembur & benefit pada tiap skenario. Susun manager FAQ + komunikasi karyawan. Rancang quick wins: shift, jadwal, stipend, microlearning. Siapkan rencana kontinjensi (BCP) untuk hari-hari aksi massa. Finalkan anggaran opsi A/B/C sebelum pertengahan November. Tetapkan ritme review mingguan sampai pengumuman UMP/UMK keluar. Kesimpulan Pada akhirnya, menunggu pengumuman resmi tanpa menyiapkan rencana bukan pilihan. Sebab, keputusan upah minimum biasanya keluar di penghujung tahun, sementara dampaknya menyentuh struktur gaji, produktivitas, dan arus kas sejak hari pertama 2026. Oleh karena itu, susun tiga skenario, lakukan simulasi komprehensif, rapikan pay band dan governance lembur, lalu jalankan komunikasi empatik agar karyawan dan lini bisnis siap menghadapi perubahan—apa pun formulanya nanti. (Referensi tuntutan 2026 dan dinamika aturan Anda bisa pantau dari sumber berita yang kami kutip … Read more

Pada 28–29 Agustus 2025, gelombang aksi buruh berlangsung serentak di berbagai kota dengan pusat massa di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta. Inti pesannya tegas: kenaikan upah minimum 2026 sekitar 8,5–10,5%, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), hentikan PHK (bahkan dorongan Satgas PHK), serta reformasi pajak perburuhan termasuk usulan PTKP Rp7,5 juta/bulan dan penghapusan pajak atas pesangon/THR/JHT. Di saat yang sama, pemerintah merespons bahwa penetapan upah tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga proses tripartit dan formula resmi masih akan menjadi rujukan.  Selain tuntutan substantif, aksi ini juga menimbulkan dampak keselamatan dan reputasi karena adanya insiden fatal di sekitar DPR yang menyedot perhatian publik. Maka, bagi perusahaan, isu ini bukan semata kebijakan upah, tetapi juga manajemen risiko operasional, komunikasi, dan hubungan industrial. Apa saja tuntutan utama buruh? Pertama, kenaikan upah minimum 2026 di kisaran 8,5–10,5% (disertai dorongan kenaikan upah sektoral). Narasi ini konsisten di berbagai pernyataan serikat dan pemberitaan arus utama. Kedua, hapus outsourcing & tolak upah murah, diartikulasikan sebagai gerakan HOSTUM yang mengawal isu hubungan kerja dan struktur upah lebih layak. Ketiga, setop PHK dan pembentukan Satgas PHK untuk pengawasan praktik pemutusan hubungan kerja. Keempat, reformasi pajak perburuhan: usulan PTKP Rp7,5 juta/bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, dan penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. Kelima, dorongan pembenahan regulasi ketenagakerjaan (termasuk peninjauan PP 35/2021) dalam kacamata perlindungan yang lebih kuat. Di sisi pemerintah, Menaker menegaskan bahwa penetapan upah minimum tetap melalui mekanisme/formula yang berlaku; dengan kata lain, negosiasi politik dan forum formal akan berjalan paralel. Mengapa ini penting bagi bisnis? Pertama, karena biaya tenaga kerja berpeluang berubah mulai 2026. Kedua, karena iklim hubungan industrial akan menjadi sorotan hingga siklus penetapan UMP/UMK selesai. Ketiga, karena narasi publik (upah, outsourcing, pajak, PHK) menyentuh reputasi Anda sebagai pemberi kerja. Akibatnya, Human Capital (HC) perlu menyiapkan skenario keuangan, rencana keterlibatan pekerja, dan protokol komunikasi, bukan menunggu keputusan formal semata. Dampak potensial pada bisnis (dan cara mengantisipasinya) 1) Kenaikan biaya tenaga kerja & kompresi struktur gaji Jika skenario 8,5–10,5% diadopsi sebagian daerah, payroll cost akan terdorong naik. Selain itu, kompresi antar-gradebisa terjadi (entry-level mendekati mid-level). Karena itu, simulasikan 3 skenario (+5%, +8,5%, +10,5%), petakan grade yang berisiko kompresi, dan siapkan mitigasi tunable (mis. lump-sum adjustment untuk titik kritikal). Untuk membantu pemetaan dan komunikasi internal, rujuk panduan kami: HR Analytics, Penilaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Kolaboratif. 2) Review kontrak & model kemitraan kerja Dorongan hapus outsourcing mengindikasikan sensitivitas pada bentuk hubungan kerja. Selanjutnya, lakukan audit vendor (SLA, kepatuhan, K3), pastikan kontrak memenuhi regulasi, dan siapkan rencana alih kelola jika diperlukan. Komunikasi non-konfrontatif dengan serikat/komite pekerja akan menekan friksi. Agar struktur peran dan ekspektasi jelas, perkuat Job Description dan Person–Job Fit. 3) Hubungan industrial & kesinambungan operasional Aksi massa berpotensi mengganggu mobilitas dan akses lokasi bisnis. Karena itu, susun Business Continuity Planringan: fleksibilitas remote/flex schedule untuk area aksi, koordinasi keamanan gedung, dan jalur komunikasi darurat. Insiden keselamatan dalam demo kali ini memperkuat urgensi briefing keamanan dan pengaturan perjalanan karyawan. Kiat komunikasi manajer dan budaya tim tersedia di: Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Human Capital adalah. 4) Pajak & daya beli karyawan Usulan PTKP Rp7,5 juta/bulan mendorong diskusi daya beli dan take-home pay. Walau kebijakan final menunggu proses fiskal, HR & Finance bisa menghitung sensitivitas THP karyawan di berbagai skenario; ini berguna untuk komunikasi internal saat budgeting.Untuk menekan tensi jangka pendek tanpa menunggu kebijakan, pertimbangkan benefit non-tunai (kesehatan, transport), diselaraskan dengan Strategi Rekrutmen dan Learning & Development. 5) Reputasi dan komunikasi eksternal Narasi media tentang “HOSTUM” dan isu keselamatan dapat melekat pada citra pemberi kerja. Karenanya, tone komunikasi harus: faktual, empatik, dan non-politis. Selain itu, tetapkan guardrail media sosial untuk karyawan agar tidak terjadi eskalasi yang merugikan merek.Lihat juga panduan perilaku kepemimpinan: Kepemimpinan Kolaboratif dan penguatan perilaku tim melalui Coaching. Langkah praktis Human Capital Regulatory & risk watch (mingguan). Ringkas perkembangan upah minimum 2026, isu outsourcing, dan pajak perburuhan; informasikan ke ExCo dalam 1 halaman. Scenario-based pay planning. Bangun workbook sederhana untuk simulasi upah (3 skenario), dampak pada struktur gaji dan kompresi grade. Sambungkan dengan Penilaian Kinerja agar kenaikan tetap merit-based. Industrial relations playbook. Peta serikat/komunitas pekerja lokal, rancang jalur dialog pra–pasca aksi, dan siapkan FAQ manajer (izin, absensi, keselamatan). Business continuity micro-kit. Tetapkan flex schedule, daftar rute aman, dan kanal darurat; gunakan checklistkehadiran harian. Pulse survey singkat. Tanyakan 3–5 soal seputar daya beli, beban kerja, shift, lalu materialkan quick wins (mis. meal/transport stipend temporer). Kompetensi & L&D. Ketika tekanan operasi naik, microlearning dan coaching sangat membantu menjaga kualitas eksekusi. Lihat Learning & Development dan Coaching. Perapihan peran dan KPI. Pastikan Job Description menaut ke KPI yang jelas; kemudian review target agar realistis mengingat gangguan operasional. Data & dashboard. Monitor absensi, lembur, dan produktivitas untuk basis keputusan yang objektif, cek HR Analytics. Budaya & kepemimpinan. Dorong ritual tim (standup 10 menit, retro pekanan) agar koordinasi tidak patah selama periode aksi. Rujuk: Budaya Organisasi, Kepemimpinan. Pengelolaan PHK. Jika tekanan bisnis terjadi, utamakan redeployment/reskilling sebelum opsi PHK; dokumentasikan kriteria objektif. Pada Akhirnya, Demo buruh 28 Agustus 2025 adalah sinyal awal atas dinamika upah, hubungan kerja, pajak, dan PHK yang akan mewarnai pengambilan keputusan bisnis hingga penetapan upah 2026. Oleh sebab itu, jangan menunggu: sambil memantau kebijakan, siapkan skenario gaji, audit kontrak & IR, perkuat komunikasi keselamatan, dan aktifkan data HR untuk meredam risiko serta menjaga kepercayaan karyawan. Dengan pendekatan terukur, empatik, dan kolaboratif, perusahaan bukan hanya patuh, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan. Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus dan Dampaknya pada Bisnis August 30, 2025/No CommentsRead More Perhitungan Lembur Karyawan 2025: Rumus, Contoh, dan Kepatuhan UU Cipta Kerja August 29, 2025/No CommentsRead More Perbedaan PKWT dan PKWTT: Pilih yang Tepat untuk Bisnis Anda August 29, 2025/No CommentsRead More Load More End of Content.

Bagi pemilik bisnis, HR, dan pimpinan perusahaan, memahami cara menghitung upah lembur secara resmi itu krusial. Selain menjaga keadilan bagi karyawan, kepatuhan pada regulasi menghindarkan perusahaan dari risiko denda dan pidana. Per 28 Agustus 2025 (Asia/Jakarta), ketentuan lembur yang berlaku tetap bersumber dari PP No. 35/2021(turunan UU Cipta Kerja) dan tidak ada perubahan rumus dasar perhitungan upah lembur. 1) Batas lembur & syarat administratif Batas maksimum lembur adalah 4 jam per hari dan 18 jam per minggu, di luar lembur pada hari istirahat mingguan/hari libur resmi. Selain itu, lembur harus atas persetujuan pekerja dan ada perintah tertulis/pendataan pelaksanaan lembur. Ketentuan ini berasal dari PP 35/2021 serta perubahan pada UU Ketenagakerjaan oleh UU Cipta Kerja.  Best practice: gunakan SPL (Surat Perintah Lembur) dan daftar pelaksanaan lembur agar setiap jam lembur terdokumentasi rapi dan siap diaudit. 2) Rumus dasar upah lembur (fondasi 1/173) Langkah pertama, tentukan Upah Sejam: Upah sejam = 1/173 × Upah bulanan “Upah bulanan” di sini mengacu pada komponen upah ketenagakerjaan. Jika komponen upah terdiri dari upah pokok + tunjangan tetap → pakai 100% upah. Jika komponen upah terdiri dari pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap dan (pokok+tetap) < 75% total upah → dasar lembur = 75% total upah. Ketentuan ini ada di Pasal 32 PP 35/2021. Catatan implementasi: banyak HRIS/payroll modern juga menjelaskan asal-usul angka 173 sebagai rata-rata jam kerja bulanan untuk sistem 40 jam/minggu. 3) Tarif resmi upah lembur (hari kerja vs hari libur) a) Lembur pada hari kerja biasa Jam ke-1: 1,5 × upah sejam Jam ke-2 dan seterusnya: 2 × upah sejamDasar: Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021. b) Lembur pada hari istirahat mingguan/hari libur resmi – skema 6 hari kerja/40 jam Jam 1–7: 2 × upah sejam Jam 8: 3 × upah sejam Jam 9–11: 4 × upah sejamJika libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek (misal Sabtu pada skema 6 hari): Jam 1–5: 2 × upah sejam Jam 6: 3 × upah sejam Jam 7–9: 4 × upah sejam. c) Lembur pada hari istirahat mingguan/hari libur resmi – skema 5 hari kerja/40 jam Jam 1–8: 2 × upah sejam Jam 9: 3 × upah sejam Jam 10–12: 4 × upah sejam. 4) Hak karyawan saat lembur (istirahat & 1.400 kkal) Selain upah lembur, perusahaan wajib: memberi kesempatan istirahat cukup; memberikan makanan & minuman minimal 1.400 kkal jika lembur ≥ 4 jam, dan tidak boleh diganti uang. Ini tertulis jelas di Pasal 29 PP 35/2021. 5) Dua contoh perhitungan yang sering dipakai Contoh 1 – Lembur hari kerja (3 jam) Komposisi upah bulanan: Gaji pokok Rp5.000.000 + tunjangan tetap Rp1.000.000 → Upah = Rp6.000.000 Upah sejam = 1/173 × 6.000.000 ≈ Rp34.682 Tarif lembur: Jam 1 = 1,5 × 34.682 = Rp52.023 Jam 2 = 2 × 34.682 = Rp69.364 Jam 3 = 2 × 34.682 = Rp69.364 Total lembur ≈ Rp190.751 (pembulatan rupiah diperkenankan sesuai kebijakan payroll).Rumus dan tarif merujuk Pasal 32 serta Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021. Contoh 2 – Lembur hari libur pada skema 5 hari kerja (10 jam) Upah bulanan: Rp8.000.000 → Upah sejam ≈ 8.000.000/173 ≈ Rp46.243 Tarif lembur (5 hari kerja): Jam 1–8 = 8 × (2 × 46.243) = Rp739.888 Jam 9 = 1 × (3 × 46.243) = Rp138.729 Jam 10 = 1 × (4 × 46.243) = Rp184.972 Total lembur ≈ Rp1.063.589.Tarif sesuai skema libur resmi/istirahat mingguan untuk 5 hari kerja. 6) Sanksi bila perusahaan abai Pertama, tidak membayar upah lembur termasuk pelanggaran. UU Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja/UU 6/2023) memuat ancaman pidana kurungan 1–12 bulan dan/atau denda Rp10–100 juta terhadap pelanggaran terkait kewajiban pembayaran lembur. Selain itu ada sanksi administratif (teguran, pembatasan/penghentian aktivitas usaha, hingga pembekuan) untuk pelanggaran ketentuan dalam PP 35/2021. Kedua, memerintahkan lembur tanpa persetujuan dan melebihi 4 jam/hari atau 18 jam/minggu juga berisiko sanksi. Pastikan persetujuan pekerja terdokumentasi. 7) Checklist implementasi (praktik terbaik HR) Agar kebijakan lembur adil, efisien, dan patuh hukum, lakukan ini secara berurutan: Tautkan lembur ke Job Description & beban kerja (agar lembur bukan “default”). Cek panduan cara membuat job description. Tetapkan KPI & evaluasi kinerja supaya lembur berdampak pada output, bukan jam semata: penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, evaluasi kinerja kolaboratif. Kelola kapasitas tim dengan HR Analytics agar overload terdeteksi dini: HR Analytics. Perkuat budaya & kepemimpinan untuk mencegah lembur kronis: budaya organisasi, kepemimpinan, human capital. Bangun pipeline talenta jika lembur bersifat struktural: teknik rekrutmen berbasis data, HRBP, learning & development. Dengan demikian, kebijakan lembur Anda tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan manajemen kinerja, budaya, rekrutmen, dan pengembangan—membuatnya lebih berkelanjutan. Ringkasan: Batas maksimum: 4 jam/hari & 18 jam/minggu (di luar libur/istirahat). Wajib persetujuan pekerja. Rumus dasar: Upah sejam = 1/173 × Upah bulanan; gunakan 100% upah (pokok+tetap) atau 75% jika (pokok+tetap) < 75% dari total upah (ada tunjangan tidak tetap). Tarif hari kerja: 1,5× (jam 1) + 2× (jam 2 dst). Tarif hari libur mengikuti skema 6 hari/5 hari dengan tangga 2×/3×/4×. Kewajiban tambahan: makan & minum ≥ 1.400 kkal jika lembur ≥4 jam, tidak boleh diganti uang. Sanksi: pidana 1–12 bulan dan/atau denda Rp10–100 juta; ada juga sanksi administratif bila melanggar PP. Kesimpulan Pada akhirnya, kunci pengelolaan lembur yang sehat adalah kombinasi antara kepatuhan regulasi dan desain kerja yang cerdas. Gunakan rumus resmi 1/173, terapkan tarif yang tepat untuk hari kerja maupun hari libur, penuhi kebutuhan 1.400 kkal saat lembur ≥4 jam, dan dokumentasikan persetujuan serta SPL dengan disiplin. Di saat yang sama, benahi akar beban kerja lewat HR Analytics, penilaian kinerja, budaya organisasi, dan pengembangan kepemimpinan supaya lembur benar-benar bernilai bisnis, bukan sekadar menambah jam. Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Perbedaan PKWT dan PKWTT: Pilih yang Tepat untuk Bisnis Anda August 29, 2025/No CommentsRead More Perbedaan KPI dan OKR: Cara Memakainya di Perusahaan August 28, 2025/No CommentsRead More Struktur Job Description: Tujuan, Tanggung Jawab, KPI, Kompetensi August 28, 2025/No CommentsRead More Load More End of Content.

Banyak perusahaan masih mencampuradukkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Padahal, keduanya memiliki tujuan, durasi, konsekuensi, dan biaya yang berbeda. Singkatnya: PKWT cocok untuk pekerjaan berjangka atau selesainya pekerjaan tertentu, sementara PKWTT adalah hubungan kerja tanpa batas waktu (karyawan tetap). Regulasi utama mengenai hal ini termuat dalam PP 35/2021 (aturan pelaksana UU Cipta Kerja) dan pembaruan UU 6/2023. Agar tim Anda tidak salah kaprah, mari kita bedah perbedaan PKWT vs PKWTT, mulai dari definisi, masa percobaan, durasi, hak, hingga kompensasi dan risiko kepatuhan. Selain itu, di sepanjang artikel akan disisipkan tautan internaluntuk pendalaman, misalnya tentang penilaian kinerja, budaya organisasi, dan HR analytics agar praktiknya tetap menyatu ke tata kelola SDM perusahaan. Apa itu PKWT dan PKWTT? PKWT adalah perjanjian kerja berjangka atau berdasar selesainya pekerjaan tertentu. Kerangka PP 35/2021 menegaskan dasar, jenis, jangka waktu, dan kompensasinya. Dengan kata lain, PKWT bukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau berkesinambungan, melainkan yang durasinya bisa diperkirakan. PKWTT adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu (karyawan tetap). Definisi ringkas ini bersumber dari PP 35/2021 dan berbagai penjelasan praktik.  Catatan penting: jika PKWT disusun tidak memenuhi ketentuan, statusnya dapat berubah demi hukummenjadi PKWTT—yang tentu berdampak ke biaya dan kewajiban perusahaan. Untuk mengaitkannya ke sistem manajemen kinerja dan kepemimpinan, Anda bisa membaca: metode penilaian kinerja, evaluasi kinerja kolaboratif, dan kepemimpinan kolaboratif. Masa percobaan (probation): boleh di PKWT? Tidak. Masa percobaan dilarang untuk PKWT. Sebaliknya, probation hanya boleh untuk PKWTT dengan durasi maksimal 3 bulan sebagaimana diatur di rezim UU Ketenagakerjaan/PP 35/2021 dan dijelaskan ulang oleh berbagai rujukan hukum tepercaya.  Dengan demikian, jika Anda menemukan klausul probation di kontrak PKWT, sebaiknya ditinjau ulang. Selain berisiko cacat hukum, hal itu dapat memicu sengketa hubungan industrial. Di sisi lain, untuk PKWTT, pastikan masa probation tertulis jelas, tujuannya objektif, dan evaluasinya terukur, sambil tetap mematuhi ketentuan upah minimum selama masa percobaan. Untuk memperkuat perilaku manajerial selama probation, rujuk: coaching, learning & development, dan kunci kepemimpinan. Jangka waktu & perpanjangan: berapa lama PKWT bisa berlangsung? Di bawah PP 35/2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya. Artinya, kontrak dapat diperpanjang selama akumulasi total tidak melampaui 5 tahun. Jika pekerjaan belum selesai, perpanjangan dimungkinkan, asalkan total durasi tetap dalam ambang tersebut. Penegasan ini berulang kali disampaikan dalam ringkasan resmi dan penjelasan ahli. Sebaliknya, PKWTT tidak dibatasi waktu. Status hubungan kerja berlangsung hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sah sesuai prosedur. Karena itu, sejak awal perusahaan perlu memikirkan governance kinerja, struktur gaji, dan jalur karier untuk karyawan tetap. Lihat: cara menyusun pengembangan karir dan cara membuat job description. Hak, cuti, dan BPJS: apa bedanya? Secara prinsip, pekerja berhak atas perlindungan normatif (jam kerja, upah, BPJS, dan cuti). Cuti tahunan paling sedikit 12 hari setelah 12 bulan bekerja secara terus-menerus, yang berlaku bagi PKWTT dan PKWT sepanjang memenuhi syarat masa kerja (atau pro rata bila disepakati). Ketentuan ini diulas konsisten oleh beberapa rujukan praktik. Namun, dalam praktik, pemenuhan hak cuti bagi PKWT sering dirumuskan proporsional sesuai masa kerja aktual dan ketentuan internal. Oleh karena itu, pastikan klausul cuti di PKWT tertulis dengan jelas agar tidak menimbulkan tafsir. Untuk memperkuat budaya eksekusi sehari-hari, silakan dalami: budaya organisasi dan kepemimpinan & budaya organisasi. Uang kompensasi vs pesangon: ini yang sering keliru PKWT: ketika PKWT berakhir (atau salah satu pihak mengakhiri sebelum waktunya), pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang dihitung proporsional dengan rumus masa kerja/12 × 1 bulan upah. Ketentuan ini bersumber dari UU Cipta Kerja (sebagaimana diubah UU 6/2023) serta aturan teknis di PP 35/2021. PKWTT: pekerja yang di-PHK berhak atas paket PHK (pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak) sesuai ketentuan alasan PHK dan masa kerja. Ini berbeda esensi dengan kompensasi di PKWT. Rumus kompensasi PKWT bukan pesangon; ia hanya kompensasi atas berakhirnya perjanjian waktu tertentu. Pastikan tim payroll memahami momen pembayarannya—misalnya, jika PKWT diperpanjang, kompensasi dibayarkan ketika periode sebelum perpanjangan berakhir. Untuk aspek tata kelola biaya tenaga kerja dan metrik SDM, simak: HR analytics dan evaluasi kinerja kolaboratif. Risiko kepatuhan: kapan PKWT berubah jadi PKWTT? Apabila ketentuan PKWT dilanggar, misalnya pekerjaan sebenarnya bersifat tetap, ada masa percobaan yang diselipkan, atau kontrak melebihi 5 tahun, statusnya bisa berubah demi hukum menjadi PKWTT. Konsekuensinya, perusahaan menanggung kewajiban layaknya karyawan tetap (termasuk ketika terjadi PHK). Oleh sebab itu, selain menyusun klausul kontrak dengan hati-hati, lakukan audit kontrak secara berkala. Sebagai penguat praktik, silakan baca: peran HR sebagai mitra strategis, apa itu HRBP, dan proses rekrutmen efektif. PKWT vs PKWTT: ringkasan perbedaan praktis Fungsi utama PKWT: fleksibilitas untuk pekerjaan berjangka atau sekali selesai. PKWTT: kontinuitas dan pengembangan jangka panjang. Durasi PKWT: total maksimal 5 tahun (termasuk perpanjangan). PKWTT: tanpa batas waktu. Probation PKWT: dilarang. PKWTT: boleh, maks. 3 bulan, wajib tertulis. Akhir hubungan kerja PKWT: kompensasi (pro rata) saat berakhir. PKWTT: paket PHK (pesangon dkk.) sesuai alasan dan masa kerja. Risiko salah pakai PKWT: jika salah kaprah (pekerjaan tetap, probation, durasi >5 tahun), bisa otomatis jadi PKWTT. PKWTT: perlu tata kelola kinerja, biaya, dan karier yang konsisten. Kapan perusahaan sebaiknya memilih PKWT? Pilih PKWT ketika: Ada proyek berjangka dengan luaran terdefinisi; 2) Pekerjaan musiman atau terkait peluncuran produk; 3) Ketika model bisnis butuh uji coba peran yang durasinya bisa diprediksi. Namun, hindari PKWT untuk fungsi inti & berkesinambungan (misalnya, core operations harian) karena berisiko dianggap PKWTT secara hukum. Di sisi lain, pilih PKWTT saat perusahaan memerlukan stabilitas kemampuan dan investasi jangka panjang dalam pengembangan kompetensi. Agar keputusan ini menyatu dengan strategi manusia, gunakan kerangka seperti job description, person–job fit, L&D, hingga strategi rekrutmen. Contoh kasus singkat (ilustrasi) Skenario: startup logistik memerlukan 150 pekerja untuk peak season 4–6 bulan. Pilihan logis: PKWT berbasis jangka waktu sesuai durasi puncak. Catatan: pastikan tanpa probation, cantumkan cuti/istirahat sesuai ketentuan, dan siapkan perhitungan kompensasi pro rata menjelang akhir kontrak. Skenario: perusahaan manufaktur membuka divisi baru permanen (continuous operation). Pilihan logis: PKWTT untuk menjaga retensi kemampuan dan know-how. Catatan: rancang KPI dan program onboarding agar waktu ramp-up singkat, lalu jalankan coaching serta L&Dberkala. Lihat: penilaian kinerja, coaching, learning & development. Penutup Pada akhirnya, PKWT dan PKWTT bukan soal mana yang lebih “murah”, … Read more

Di banyak perusahaan, KPI dan OKR sering disamakan. Padahal, keduanya berbeda fungsi dan cara pakai. Singkatnya: KPI adalah indikator kinerja yang memantau kesehatan bisnis sehari-hari, sedangkan OKR adalah kerangka penetapan tujuan (objective + key results) untuk mendorong perubahan dan percepatan prioritas strategis. Dengan memahami perbedaan ini, Anda bisa menata ritme eksekusi yang lebih fokus: run the business dengan KPI, sekaligus change the business dengan OKR.  Sebagai tambahan konteks, Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992) adalah contoh kerangka strategi yang kerap memuat KPI di dalamnya, sementara OKR muncul dari evolusi praktik manajemen tujuan sejak era Andy Grove (Intel)dan dipopulerkan luas oleh John Doerr (termasuk di Google). Karena itu, KPI dan OKR bukan musuh—keduanya saling melengkapi bila disusun dengan jelas. Definisi KPI dan OKR KPI (Key Performance Indicator): metrik terpilih untuk memantau performa yang sedang berjalan; biasanya stabil antar-periode, realistis, dan menjadi “dashboard” kesehatan operasional. KPI sering ditempatkan di kerangka seperti Balanced Scorecard agar menyentuh perspektif pelanggan, proses internal, finansial, dan pembelajaran. OKR (Objectives & Key Results): kerangka tujuan yang mendeskripsikan Objective (arah/ambisi kualitatif) dan 2–5 Key Results (hasil terukur yang menandai tercapainya objective). OKR efektif untuk menggerakkan perubahan, menyelaraskan fokus lintas tim, dan mengajak orang mengejar target aspiratif. Google mendokumentasikan praktik skoring 0,0–1,0 agar tim belajar dari progres, bukan sekadar lulus/gagal. KPI vs OKR: apa bedanya dalam praktik? 1) Tujuan & cakupan KPI: menjaga stabilitas kinerja; contoh: overtime hours, customer response time, defect rate. OKR: menggerakkan perubahan prioritas; contoh: “Mempercepat akuisisi pelanggan UKM” dengan KR seperti “naikkan win rate 5 p.p.” dan “kurangi time-to-productivity AE baru dari 120→80 hari”.Perbedaannya: KPI adalah apa yang dipantau, OKR adalah bagaimana kita mengubah keadaan. 2) Target & ambisi KPI: cenderung komitmen realistis (target tahunan/kuartalan yang bisa dipertanggungjawabkan). OKR: mengizinkan aspirasi (stretch) selama masih masuk akal—bahkan skor 0,6–0,7 sering dianggap kemajuan baik di banyak tim Google.  3) Ritme & kepemilikan KPI: ritme bulanan/kuartalan; dimiliki oleh owner proses (mis. Ops, Finance). OKR: ritme mingguan (check-in) dan kuartalan (review); dimiliki lintas fungsi untuk menembus silo departemen. 4) Struktur & transparansi KPI: daftar metrik + target. OKR: narasi Objective + KR terukur + inisiatif utama; transparansi OKR memudahkan alignment antartim.  5) Relasi satu sama lainOKR tidak menggantikan KPI. Justru, OKR membantu mencapai KPI kritikal dengan fokus dan arah; Anda bisa mengubah “KPI yang seret” menjadi OKR kuartalan untuk memacu perbaikan. Kapan pakai KPI, kapan pakai OKR? Gunakan KPI ketika Anda perlu mengontrol mutu operasi: SLA layanan, akurasi payroll, cost per hire, churn pelanggan, atau defect rate. Pakai OKR ketika Anda ingin mengubah lintasan: meluncurkan produk baru, mempercepat siklus lead-to-cash, menurunkan time-to-hire signifikan, atau menata ulang onboarding agar ramp-up karyawan baru lebih cepat. Kombinasikan bila KPI turun/seret: jadikan objective “Pulihkan kualitas layanan”, lalu tetapkan KR yang menggerakkan perubahan nyata. Sebagai penguat, Anda dapat memadukan dengan praktik SMART goals agar rumusan target tetap spesifik dan terukur. Ini membantu tim membedakan “hasil” vs “aktivitas”. Contoh pemetaan KPI ↔ OKR (B2B go-to-market) Masalah: Time-to-productivity Account Executive (AE) terlalu lama → memukul revenue kuartal. KPI terdampak: time-to-productivity (hari), win rate, pipeline hygiene. OKR Q3: Objective “Percepat ramp-up AE baru agar produktif 6 minggu lebih cepat.” KR1: Time-to-productivity median 120 → 80 hari. KR2: Win rate AE baru +5 p.p. KR3: 100% AE baru lulus sertifikasi sales play level 2. Inisiatif: enablement modular, deal review pekanan, buddy system, playbook keberatan pelanggan. Check-in: skor mingguan (0,0–1,0) + retro bulanan. Untuk memastikan manusia dan sistem bergerak seirama, kaitkan program ini dengan: [Learning & Development] (skema pelatihan & microlearning), [Coaching] (ritme one-on-one manajer–AE), dan [HR Analytics] (dashboard ramp-up & win rate).Lihat: https://psychehumanus.id/learning-and-development/ • https://psychehumanus.id/coaching/ • https://psychehumanus.id/hr-analytics/ Langkah menerapkan OKR berdampingan dengan KPI (5 tahap) Pertama, pilih 3–5 KPI “vital signs” untuk kesehatan bisnis (jangan berlebihan). Tempatkan di kerangka seperti Balanced Scorecard agar menyentuh perspektif pelanggan, proses, finansial, dan pembelajaran.  Kedua, lakukan diagnosis berbasis data: KPI mana yang paling jauh dari target? Di sinilah OKR kuartalan Anda lahir. Rujuk: HR Analytics dan Evaluasi Kinerja Kolaboratif untuk pola analisis dan bias penilaian. Ketiga, tulis OKR yang jelas & terukur. Gunakan panduan Google: tetapkan Objective yang singkat dan menginspirasi, lalu 2–5 Key Results berbasis outcome, bukan aktivitas. Tetapkan skema skoring 0,0–1,0 agar tim belajar dari progres. Keempat, sinkronkan ritme check-in (mingguan) dan review kuartalan. Dokumentasikan keterkaitan OKR dengan KPI agar semua orang melihat benang merah dari upaya perubahan ke hasil bisnis. Untuk memperkuat perilaku, baca: Budaya Organisasi dan Kepemimpinan & Budaya Organisasi. Kelima, rapikan governance: siapa owner KPI, siapa champion OKR, bagaimana escalation path. HRBP dapat memfasilitasi alur ini; lihat: Peran HR sebagai Mitra Strategis dan Apa itu HRBP. Kesalahan umum (dan cara menghindarinya) Mengubah OKR jadi daftar tugas. Ingat, KR harus hasil yang terukur, bukan aktivitas (“mengadakan 10 pertemuan” belum tentu berdampak). Gunakan SMART agar KR fokus pada outcome. Terlalu banyak OKR. Pilih sedikit namun berdampak; lebih baik 1–2 objective tajam daripada 7 yang kabur. Panduan Google menekankan fokus dan grading yang jujur. Tidak menautkan ke KPI. OKR yang berdiri sendiri gampang “terapung”. Kaitkan setiap OKR dengan KPI yang ingin diperbaiki agar makna bisnisnya jelas. Target OKR = target KPI. Bedakan komitmen (KPI) vs ambisi (OKR). Ini memungkinkan tim bereksperimen tanpa mengorbankan run-rate bisnis. Tidak ada belajar berkala. Skor 0,6 bisa berarti kemajuan besar jika KR memang aspiratif. Dokumentasikan “apa yang kita pelajari” di retro kuartalan. Untuk memperkuat konsistensi implementasi di SDM, selaraskan dengan: Penilaian Kinerja, Metode Penilaian Kinerja, Contoh Penilaian Kinerja Karyawan, Cara Membuat Job Description, Person–Job Fit, Teknik Rekrutmen Berbasis Data, Proses Rekrutmen Efektif, Strategi Rekrutmen untuk Startup, Cara Menyusun Pengembangan Karir. Kesimpulan Pada akhirnya, KPI dan OKR bukan soal memilih salah satu. Kuncinya adalah memadukan: KPI menjaga denyut nadibisnis, sementara OKR mengarahkan lompatan perubahan. Karena itu, mulai dari diagnosis KPI, pilih 1–2 area prioritas, tulis OKR kuartalan yang aspiratif namun terukur, lalu kelola ritme check-in dan review secara disiplin. Dengan cara ini, organisasi Anda tidak hanya stabil di hari ini, tetapi juga bergerak lebih cepat menuju tujuan besok. Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Struktur Job Description: Tujuan, Tanggung Jawab, KPI, Kompetensi August 28, 2025/No CommentsRead More Matriks Dampak … Read more

Job description (JD) yang solid bukan sekadar dokumen administratif. JD adalah kompas peran: ia menyelaraskan ekspektasi atasan–karyawan, memandu rekrutmen, mengarahkan pengembangan, serta menjadi rujukan evaluasi kinerja. Namun, masih banyak organisasi mencampuradukkan JD dengan job posting (iklan lowongan). Perlu diluruskan sejak awal: JD bersifat internal untuk menjelaskan tujuan peran, ruang lingkup, dan akuntabilitas; sedangkan job posting bersifat eksternal untuk menjual peluang agar menarik pelamar. Memisahkan keduanya membuat komunikasi ke kandidat lebih tajam, sementara kontrol peran di dalam perusahaan tetap rapi. Selanjutnya, agar JD tidak sekadar daftar tugas, kita perlu fondasi analitis. Mengacu ke model konten O*NET (US Dept. of Labor), pekerjaan dapat dipetakan melalui deskriptor berlapis: aktivitas & tugas, pengetahuan–keterampilan–kemampuan, konteks kerja, hingga karakteristik pekerja. Kerangka seperti ini membantu kita menyusun JD yang utuh dan konsisten lintas fungsi. Selain itu, job analysis yang baik memberi legal defensibility atas prosedur seleksi, memperjelas persyaratan jabatan, serta menjadi sumber data untuk pelatihan, klasifikasi jabatan, dan appraisal. Dengan kata lain, analisis yang rapi akan memperkuat JD di sepanjang siklus talent.  Agar lebih mudah dipakai oleh manajer lini dan HR, artikel ini menyajikan struktur empat pilar JD, Tujuan, Tanggung Jawab, KPI, dan Kompetensi—beserta contoh, tip bahasa, dan tautan pendalaman. Mengapa JD yang mutakhir itu krusial? Pertama, JD yang diperbarui secara berkala dapat dipakai ulang untuk perekrutan, penempatan, pelatihan, hingga penilaian—dengan syarat ia memang dipakai secara rutin dan tepat. Karena itu, disiplin review adalah kuncinya. Kedua, bahasa yang digunakan sebaiknya jernih, ringkas, dan konsisten, mengikuti praktik plain language agar mudah dipahami lintas unit. Pedoman penulisan layanan publik (mis. GOV.UK) menekankan hal ini demi keterbacaan web dan dokumen kerja. Sebagai penguat konteks bisnis, Anda bisa menautkan JD ke sistem kinerja dan budaya tim yang sudah ada. Lihat pada: Penilaian Kinerja, Metode Penilaian Kinerja, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan Kolaboratif. Tujuan Peran (Purpose) — Pilar 1 Apa yang ditulis?Satu–dua paragraf yang merangkum alasan peran ini ada, scope pengaruhnya, dan bagaimana ia berkontribusi ke tujuan tim/perusahaan. Contoh rumus singkat:“Peran ini memungkinkan [hasil bisnis X] dengan cara mengelola [proses inti Y] sehingga mengurangi [risiko/biaya Z] dan meningkatkan [metrik utama A].” Tip praktis (transitional): Pertama, posisikan peran terhadap pelanggan internal/eksternal. Selanjutnya, jelaskan keputusan kunci yang diambil pemegang peran. Akhirnya, tekankan dampak yang diukur (lihat pilar KPI). Pendalaman terkait budaya & kepemimpinan:Ke­pe­mi­mpinan & Budaya Organisasi, Kunci Kepemimpinan Efektif. Tanggung Jawab Utama (Key Responsibilities) — Pilar 2 Apa yang ditulis?Daftar 6–10 output/akuntabilitas (bukan sekadar aktivitas). Setiap butir idealnya dimulai dengan kata kerja aksi (mis. “menyusun”, “menyetujui”, “menganalisis”, “mengembangkan”) diikuti hasil dan indikator ringkas. Contoh format butir: “Mengembangkan rencana quarterly akuisisi pelanggan yang meningkatkan win rate minimal 5%.” “Menetapkan standar kualitas data pipeline dan menurunkan error rate <1%.” Kenapa output, bukan daftar tugas?Karena daftar tugas cenderung panjang serta cepat usang. Sebaliknya, fokus pada hasil membuat JD fleksibel terhadap cara kerja yang berubah. Jika butuh referensi kerangka deskriptor yang rapi per-occupational, O*NET menyediakan struktur yang bisa ditelusuri lintas jabatan.  Baca juga:Proses Rekrutmen Efektif, Strategi Rekrutmen bagi Business Owner Pemula, Teknik Rekrutmen Berbasis Data. KPI (Key Performance Indicators) — Pilar 3 Apa yang ditulis?3–6 KPI yang langsung menaut ke tanggung jawab utama. Gunakan prinsip SMART—Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound—sebagai pengingat agar KPI tidak kabur. Konsep ini pertama kali dipopulerkan George T. Doran (1981). Contoh KPI yang SMART: Time-to-hire median ≤ 30 hari (Q2). Data quality score ≥ 99% pada dashboard CRM (bulanan). Training completion rate ≥ 95% untuk modul wajib (Q3). Catatan penting (transitional): Selain itu, bedakan KPI peran (hasil) vs. aktivitas (input). Di sisi lain, pertahankan keseimbangan antara leading dan lagging indicators. Oleh karena itu, tetapkan cadence review (mis. bulanan/kuartalan) agar KPI tidak “jadi poster”. Pendalaman lanjutan:HR Analytics, Evaluasi Kinerja Kolaboratif, dan Contoh Penilaian Kinerja Karyawan. Kompetensi (Competencies) — Pilar 4 Apa yang ditulis?Daftar kompetensi inti (core, leadership, technical, behavioral) berdasarkan job analysis—bukan asumsi. Di sini, kerangka O*NET Content Model membantu mengorganisasi knowledge–skills–abilities (KSA) dan work styles secara sistematis. Contoh penyusunan ringkas: Core: orientasi pelanggan, kolaborasi lintas fungsi, problem solving. Leadership: coaching, decision quality, manajemen perubahan. Technical: penguasaan alat (mis. ERP/CRM), analitik dasar–menengah. Behavioral indicators (contoh untuk “kolaborasi”): aktif mencari umpan balik, menyepakati mekanisme handover, menyelesaikan konflik secara konstruktif. Transitional tips: Pertama, uji relevansi kompetensi lewat data kinerja & insiden. Selanjutnya, padukan dengan rencana pengembangan (L&D) dan coaching. Akhirnya, sambungkan dengan jalur karier agar talent melihat progres yang jelas. Baca juga:Learning & Development, Coaching: Apa Itu & Manfaatnya, Person–Job Fit, Retensi Talenta Gen Z. Template ringkas yang bisa Anda tiru Judul PeranDepartemen / Atasan langsungLokasi & Pola Kerja (onsite/hybrid/remote)Grade/Level (opsional) 1) Tujuan PeranRingkas 2–4 kalimat tentang “mengapa peran ini ada” dan dampaknya. 2) Tanggung Jawab Utama [Output 1 + indikator ringkas] [Output 2 + indikator ringkas] [Output 3 + indikator ringkas] 3) KPI [KPI 1 – SMART] [KPI 2 – SMART] [KPI 3 – SMART] 4) Kompetensi Core, Leadership, Technical, Behavioral (+ indikator perilaku) 5) Interaksi Kunci & Ruang Keputusan Stakeholder internal/eksternal; keputusan bernilai X yang diambil peran. 6) Persyaratan (ringkas) Pendidikan/sertifikasi atau pengalaman ekuivalen Hard skills & alat, plus work context (jadwal/shift, mobilitas, dsb.) Untuk inspirasi struktur, banyak organisasi memakai template JD siap pakai dan memperbaruinya secara periodik. Alur kerja menyusun JD (5 langkah) Kickoff dengan atasan lini—tangkap target bisnis 6–12 bulan. Job analysis singkat—observasi, wawancara pemangku kepentingan, desk research (rujuk O*NET untuk deskriptor komprehensif). Draft → kalibrasi—pakai plain language, hindari jargon, bandingkan lintas peran agar konsisten. Finalisasi KPI yang SMART dan tetapkan review cadence. Publikasikan & versi— simpan di repositori, version control, jadwalkan annual review. (Pedoman lembaga/otoritas SDM juga menganjurkan peninjauan berkala agar deskripsi tetap relevan.) Kesalahan umum yang perlu dihindari Mencampur JD dan job posting. JD adalah kompas peran; posting adalah materi pemasaran talenta. Pisahkan agar keduanya efektif. Menulis daftar tugas tanpa outcome. Pastikan setiap butir tanggung jawab mengarah pada hasil yang bisa ditakar. KPI kabur dan tidak SMART. Tetapkan baseline–target–periode—lalu tinjau berkala. community.mis.temple.edu Kompetensi generik. Turunkan dari job analysis agar relevan dan defensible. Rekomendasi implementasi Audit 10 JD yang paling sering dipakai; tandai bagian yang belum outcome-based. Satu peran, satu eksperimen: uji OKR/KPI yang lebih tajam selama 1 kuartal. Sinkronkan dengan Evaluasi Kinerja Kolaboratif. Skalakan bahasa sederhana: gunakan prinsip keterbacaan web (judul bermakna, … Read more

Banyak HR Business Partner (HRBP) sudah sibuk dengan program, namun sulit menunjukkan dampak ke pertumbuhan, efisiensi, dan risiko bisnis. Matriks Dampak HRBP adalah alat visual sederhana untuk menyelaraskan inisiatif HR dengan business outcomes serta metrik yang disepakati. Artikel ini memandu Anda membangun matriksnya, memilih indikator, dan memakainya saat business review. Apa itu “Matriks Dampak HRBP”? Secara praktis, Matriks Dampak HRBP adalah tabel yang: Barisnya: Business outcomes (mis. percepatan revenue, efisiensi biaya tenaga kerja, kualitas eksekusi, manajemen risiko). Kolomnya: HR levers (rekrutmen, pengembangan, kinerja & OKR, budaya & engagement, kompensasi & benefit, organisasi & tata kelola). Isi sel: Metrik dampak (baseline → target), inisiatif, dan owner lintas fungsi. Dengan matriks ini, HRBP tidak lagi sekadar “menjalankan program”, melainkan mengorkestrasi sebab-akibat dari aktivitas HR → hasil SDM → tujuan bisnis. Kerangka HR Value Chain menjelaskan jalur tersebut dengan jernih: aktivitas HR menghasilkan HR outcomes (keterampilan, komitmen, perilaku), yang pada gilirannya mendorong hasil organisasi. Mengapa relevan bagi HRBP hari ini? Ekspektasi peran strategisModel HRBP (sering disebut Ulrich model) menempatkan HR sebagai mitra bisnis yang menghubungkan keputusan orang dengan strategi. Itu berarti HR diukur bukan hanya pada kepatuhan, tetapi kontribusi ke performa bisnis. Manajemen berbasis skorPendekatan seperti HR Scorecard—turunan dari Balanced Scorecard—mendorong HR untuk menetapkan sasaran, indikator, dan review cadence yang sama ketatnya dengan fungsi lain. Matriks dampak mempermudah visualisasinya. People analytics makin krusialOrganisasi berdaya saing tinggi memulai dari masalah bisnis dan working backward ke metrik SDM. HRBP yang matang memakai data untuk menguji hipotesis, memprioritaskan inisiatif, dan mengkomunikasikan hasil. Cara menyusun Matriks Dampak HRBP (5 langkah) Gunakan langkah di bawah ini sebagai workshop 2–3 jam bersama pimpinan unit terkait. 1) Tetapkan business outcomes (baris matriks) Contoh kategori yang umum: Pertumbuhan: percepat ramp-up sales, tingkatkan win rate, kurangi time-to-productivity. Efisiensi: turunkan time-to-hire, cost-per-hire, overtime, kesalahan payroll. Kualitas eksekusi: kenaikan skor kinerja, kepatuhan SOP, tingkat kelulusan sertifikasi. Risiko & keberlanjutan: stabilitas critical roles, kesehatan mental, regulatory readiness. Pendalaman: Penilaian kinerja, Metode penilaian kinerja (BSC, 360, MBO, dll.). 2) Pilih HR levers (kolom matriks) Paket tuas yang lazim: Talent Acquisition – desain JD, sourcing, assessment, employer branding.Baca selengkapnya disini: Proses rekrutmen efektif. Capability & L&D – TNA, kurikulum modular, coaching/mentoring.Baca selengkapnya disini: Coaching: apa & manfaatnya, Pengembangan karier. Performance & OKR – penetapan sasaran lintas unit, check-in berirama.Baca selngkapnya disini: Peran HR sebagai mitra strategis. Culture & Engagement – penguatan nilai, recognition, psychological safety.Baca selengkapnya disini: Budaya organisasi, Employee recognition. Rewards – total rewards yang adil dan kompetitif untuk retensi.Rujuk: Gen Z di perusahaan. Org & Governance – struktur, span of control, kebijakan, risk register SDM.Baca pembahasannya disini: Kepemimpinan kolaboratif. 3) Turunkan metrik dampak (isi sel) Gunakan indikator yang mudah dijelaskan ke C-suite—campur leading & lagging: Talent acquisition: time-to-hire, offer-accept rate, quality-of-hire, new-hire retention (90 hari). Engagement & budaya: eNPS, skor survei engagement, tingkat partisipasi recognition. Kinerja & produktivitas: % goal achievement, time-to-productivity, error rate. Capability: % sertifikasi kritikal, skill index, training effectiveness. Retensi & risiko: regrettable attrition, succession coverage untuk critical roles. Efisiensi biaya: labor cost as % of revenue, overtime hours, cost-per-hire.Katalog KPI HR yang umum dipakai dapat menjadi referensi quick check. Pendalaman data: HR Analytics: masa depan manajemen SDM, Psikologi positif di kerja, Person-Job Fit, Talenta digital. 4) Tetapkan baseline → target → owner → inisiatif Tambahkan empat komponen pada setiap sel yang relevan: Baseline: angka awal (Q-1). Target: angka kuartal ini (Q), stretch realistis. Owner: siapa bertanggung jawab (shared ownership lintas HR–line). Inisiatif: program prioritas, start–stop–continue. Contoh (potongan matriks): Business Outcome HR Lever Metrik (Baseline→Target) Owner Inisiatif Prioritas Efisiensi biaya Talent Acquisition Time-to-hire 45→30 hari TA Lead + Sales Dir. ATS + interview panelterjadwal Pertumbuhan Capability & L&D Time-to-productivity AE baru 120→80 hari L&D + Sales Ops Onboarding 30-60-90, buddy system Kualitas eksekusi Performance & OKR % goal achieved 62→75% HRBP + All Managers OKR clinic + weekly check-in Butuh penguatan perilaku manajerial? Lihat Kepemimpinan & budaya organisasi. 5) Kaitkan dengan OKR HR (opsional namun disarankan) OKR memaksa fokus, transparansi, dan cadence check-in. Anda bisa memakai contoh OKR HR yang sudah teruji sebagai inspirasi awal. Contoh penggunaan di business review kuartalan Pertumbuhan penjualan melambat – Skenario 1 Masalah bisnis: win rate turun dan ramp-up AE baru lambat. Tuasan HR: Capability & L&D + Performance & OKR. Metrik & target: time-to-productivity AE 120→90 hari; OKR attainment 60→75%. Inisiatif: enablement modular berbasis microlearning, deal review pekanan, shadowing AE senior, coaching 1-1 untuk pipeline hygiene. Referensi internal: Coaching di tempat kerja, Pengembangan karier. Biaya tenaga kerja menekan margin – Skenario 2 Masalah bisnis: overtime dan time-to-hire tinggi. Tuasan HR: Talent Acquisition + Org & Governance. Metrik & target: time-to-hire 45→30 hari; overtime hours –20%. Inisiatif: perbaiki JD & screening rubric, interview panel terjadwal, workforce planning triwulanan, RACI yang jelas di proses persetujuan. Referensi internal: Proses rekrutmen efektif, Budaya organisasi & tata kelola. Attrition talenta kunci meningkat – Skenario 3 Masalah bisnis: regrettable attrition naik pada critical roles. Tuasan HR: Rewards + Culture & Engagement. Metrik & target: regrettable attrition –30%; eNPS +10 poin. Inisiatif: stay interview triwulanan, recognition program, jalur karier & mentoring untuk high-potentials, benefityang lebih relevan untuk Gen Z. Referensi internal: Retensi talenta Gen Z, Employee recognition. Tips implementasi (agar tidak “macet” di tengah jalan) Mulai dari masalah bisnis, bukan dari daftar program HR. Ini selaras dengan praktik people analytics yang berorientasi outcome. Kurangi metrik vanity. Pilih indikator yang dipahami finans, operasi, penjualan. Jaga owner lintas fungsi. Banyak metrik HR sebenarnya co-owned bersama line leaders. Singkronkan ritme review. Gunakan siklus kuartalan, weekly check-in, dan retro—mirip operating cadence unit bisnis. Dokumentasikan di scorecard. HR Scorecard memudahkan governance—pastikan definisi metrik konsisten. Struktur matriks yang bisa Anda gunakan Business Outcomes HR Levers Metrik Dampak (Baseline → Target) Owner Inisiatif Kunci Cadence Review Pertumbuhan TA, L&D, Performance Time-to-productivity; Win rate; OKR attainment HRBP + Sales Enablement, coaching, OKR clinic Weekly & QBR Efisiensi TA, Org, Rewards Time-to-hire; Labor cost % rev; Overtime HRBP + Ops + Finance ATS, WFP, redesign shift Monthly & QBR Kualitas Eksekusi Performance, L&D Goal achievement; Error rate HRBP + Ops SOP refresh, microlearning Bi-weekly Risiko & Keberlanjutan Rewards, Culture, Org Regrettable … Read more

Bayangkan Anda sebagai pemilik bisnis atau HR Supervisor: setiap bulan melakukan rekrutmen, memberikan pelatihan, tetapi angka turnover tetap tinggi. Atau tim Anda stagnan karena kurang arahan karir yang jelas. Di situasi seperti ini, perencanaan karir bukan sekadar formalitas—ia adalah pondasi strategis yang menghubungkan aspirasi karyawan dan arah organisasi. Artikel ini mengajak Anda menyelami proses membangun perencanaan karir yang bermakna, impact‑driven, dan adaptif terhadap dinamika bisnis. Apa itu Perencanaan Karir Perencanaan karir adalah kerangka sistematis yang dirancang oleh individu dan organisasi untuk menyusun pengembangan karir setiap karyawan. Bagi HR dan pemilik bisnis, ini artinya mengevaluasi potensi karyawan, menyelaraskan jalan perkembangan individu dengan tujuan perusahaan, serta menyediakan struktur yang jelas—jalan nyata untuk pertumbuhan, bukan sekadar janji.Sebagai contoh, Departemen HR di perusahaan besar menyelenggarakan individual career plan: identifikasi kekuatan, kelemahan, dan jalur karir yang bisa dicapai melalui pelatihan, proyek khusus, dan mentoring. Pentingnya Perencanaan Karir 1. Membangun Talent Pipeline & Mengurangi Turnover Dengan jalur karir yang jelas dan dukungan nyata, organisasi dapat mempersiapkan calon pemimpin internal. Ini menurunkan biaya rekrut eksternal dan menjaga stabilitas tim. 2. Menumbuhkan Tim Adaptif & Kompeten Di era industri 4.0, perusahaan membutuhkan karyawan yang terus memperbarui skill dan relevan. Perencanaan karir memicu pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi cepat terhadap tren digital. 3. Meningkatkan Kinerja & Kepuasan Karyawan Penelitian di PDAM Semarang menemukan bahwa kolaborasi antara perencanaan karir dan manajemen karir memengaruhi perkembangan karir sebesar 88,9%. Artinya, pembangunan sistem ini tak hanya teori, melainkan praktik nyata yang meningkatkan kinerja individual & organisasi. 4. HR Sebagai Pilar Strategi Organisasi HR yang mendampingi karyawan merencanakan karirnya—dengan pelatihan, coaching, jalur promosi—membentuk budaya kerja proaktif dan loyalitas tinggi. Cara Membuat Perencanaan Karir Langkah-langkah berikut dihadirkan dalam gaya yang terasa naratif, kuat dari sudut pandang HRD dan business owner. 1. Self‑Assessment & Penilaian Organisasi Mulailah dengan memahami potensi, minat, kebutuhan, dan aspirasi karyawan. Tak hanya melalui tes psikometri, tapi juga wawancara personal dan feedback. Secara bergantian, organisasi perlu mengevaluasi kesanggupan karyawan untuk menjalankan tanggung jawab tertentu. 2. Sinkronisasi Visi Individu dengan Visi Organisasi Kembangkan tujuan karir individu dan susun jalur yang selaras dengan strategi perusahaan—misalnya: promosi manajer HRD dalam 2 tahun, atau pelatihan kepemimpinan lintas divisi. Pastikan alignment agar tujuan personal mendukung roadmap perusahaan. 3. Susun Jalur Karir & Strategi Aksi Tentukan career path: vertikal, lateral, atau dual path. Gunakan SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Selanjutnya rancang program pengembangan—training internal/eksternal, mentorship, job rotation, atau sertifikasi profesional. 4. Bangun Sistem & Infrastruktur Karir STRUKTUR: definisikan deskripsi pekerjaan, kriteria promosi, dan jalur mobilitas karir. SISTEM: gunakan platform HRIS atau HR tools untuk documentasi dan monitoring progress. 5. Implementasi & Komunikasi Transparan Pastikan komunikasi dua arah: HR memfasilitasi aspirasi karir, dan karyawan memahami kesempatan serta tanggung jawab. Buat sesi check-in berkala, beri feedback konstruktif dan arah. 6. Evaluasi & Adaptasi Berkala Rencana karir bukan statis. Lakukan review tiap 6–12 bulan untuk mengevaluasi capaian dan menyesuaikan jika strategi perusahaan berubah atau potensi individu berkembang. Kesimpulan Perencanaan karir bukan sekadar dokumen administratif—ia adalah strategi bisnis dan HR yang memicu pertumbuhan, retensi, dan transformasi kapasitas individu dan organisasi. Dengan proses yang melibatkan self‑assessment, sinkronisasi visi, strategi aksi, sistem karir yang kuat, serta monitoring adaptif—Anda menciptakan talent pipeline yang sustainable. 📌 psychehumanus siap membantu menyusun perencanaan karir yang terintegrasi dengan KPI tim Anda—dengan pendekatan psikologis, strategi, dan implementasi yang terukur. Hubungi kami untuk konsultasi pribadi dan transformasi karir HR Anda. Semoga artikel ini terasa hidup, actionable, dan relevan untuk Anda yang memimpin organisasi! Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Cara Membuat KPI yang Tepat dan Berdampak bagi Bisnis July 25, 2025/No CommentsRead More Apa itu Anxiety: Menyelami Kekhawatiran yang Terlalu Dalam July 20, 2025/No CommentsRead More Apa itu Trust Issue: Menguak Rasa Takut Percaya July 20, 2025/No CommentsRead More Load More End of Content.

Bayangkan Anda bekerja keras, tapi rasanya tak ada tolak ukurnya. Atau Anda pimpin tim, namun capaian terasa kabur tanpa patokan jelas. Di sinilah KPI (Key Performance Indicator) hadir: alat ukur yang bukan sekadar angka, tapi kompas nyata dalam perjalanan karier maupun bisnis Anda. Artikel ini akan membawa Anda langkah demi langkah, bukan lewat teori basi, tapi praktik segar yang mudah dipraktikkan. Apa itu Key Performance Indicator (KPI) KPI adalah indikator utama yang mengukur seberapa efektif kita mencapai target. Awalnya populer dalam manufaktur, sekarang meluas ke HR, penjualan, pengembangan diri, even startup solo pun memakai KPI.Secara teknis, KPI bukan sekadar data; ia adalah suatu “story-telling angka” tentang progres dan capaian Anda. Mengapa KPI Penting Fokus & TransparansiTanpa KPI, sehari-hari bisa jadi sekadar sibuk tapi tak jelas hasilnya. KPI mendefinisikan harapan dan menjadikan setiap langkah berarti. Pengambilan keputusan objektifData KPI memungkinkan kita mengambil keputusan berbasis fakta, bukan opini atau asumsi. Meningkatkan akuntabilitas & motivasiKetika semua memahami metric mereka, motivasi pun meningkat—bukan karena tekanan, tapi karena rasa pemberdayaan. Deteksi dini permasalahanKPI berfungsi seperti alarm: mendeteksi masalah sejak dini sebelum menjadi krisis besar. Bagaimana cara menetapkan KPI? Kenali strategi dan kebutuhanApakah Anda ingin turunkan tingkat turnover HR atau boost omzet 20%? Pastikan tujuan Anda konkret. Gunakan metode SMARTKPI harus Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Relevan, dan Berbatas waktu. Tentukan metrik/dataPilih metrik konkret—misalnya rasio turnover, jumlah closing, engagement score, atau kehadiran tepat waktu. Buat rumus dan target jelasContoh: “Tingkat turnover ≤8% per tahun” atau “Response time support ≤4 jam”. Monitor dan update secara periodikReview bulanan/triwulan agar KPI tetap relevan & responsif terhadap perkembangan. Tipe Umum KPI KPI FinansialContoh: Gross Profit Margin, Net Profit, Current Ratio. KPI Non-Finansial Employee KPI: tingkat kepuasan, turnover, engagement. Operational KPI: kecepatan respon, konversi, kualitas kerja. KPI StrategisSeperti metrik roadmap jangka panjang—produktif secara tim, inovasi, budaya perusahaan. Bagaimana Cara membuat KPI? Mari breakdown jadi langkah konkret: Langkah 1 – Bentuk mindset “why” Tanyakan: Mengapa KPI ini penting? Hubungkan ke strategi besar, bukan sekadar angka harian. Ini mencegah “obsesi data” yang merusak semangat. Langkah 2 – Brainstorm bersama tim Libatkan tim dalam proses agar KPI terasa milik bersama. Tingkat komitmen dan akuntabilitas meningkat. Langkah 3 – Pilih metrik utama Misalnya: HR: Employee Turnover Rate ≤10% Sales: Omzet bulanan naik 15% Layanan: Response time ≤2 jam Langkah 4 – Terapkan SMART Spesifik (apa), terukur (berapa), bisa dicapai (realistis), relevan, waktu jelas. Contoh: “Tingkat aduan pelanggan ≤5 per bulan dalam Q3”. Langkah 5 – Siapkan dashboard sederhana Gunakan Google Sheet atau tools gratis, buat grafik yang mudah dibaca. Tujuannya agar data ‘berbicara’ secara visual. Langkah 6 – Komunikasi & review Pakai mekanisme check-in mingguan. Gunakan momen ini untuk refleksi, dukungan, dan perbaikan. Langkah 7 – Evaluasi & realignment Jika KPI terlalu tinggi/mudah, jangan takut revisi. KPI seharusnya adaptif, bukan kaku. Kesimpulan KPI bukan hanya alat ukur, tapi mitra perjalanan Anda dalam mencapai hasil nyata. Dari pemahaman kebutuhan, penyusunan SMART KPI, hingga monitoring rutin, semuanya membentuk sistem yang empowering dan tak kaku. Dengan KPI yang dirancang bagus, keputusan jadi lebih tajam, tim lebih termotivasi, dan tujuan lebih tercapai. Kalau Anda merasa perlu bimbingan khusus dalam menyusun KPI—baik untuk tim HR, startup, maupun perkembangan diri—psychehumanus siap membantu. Hubungi untuk sesi KONSULTASI GRATIS! Bagikan Recent Article All Posts Family Human Capital Leadership Learning and Development Psychology Apa itu Anxiety: Menyelami Kekhawatiran yang Terlalu Dalam July 20, 2025/No CommentsRead More Apa itu Trust Issue: Menguak Rasa Takut Percaya July 20, 2025/No CommentsRead More Apa itu Depresi: Definisi, Gejala, dan Dampaknya di Kehidupan July 18, 2025/No CommentsRead More Load More End of Content.