Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus dan Dampaknya pada Bisnis

Pada 28–29 Agustus 2025, gelombang aksi buruh berlangsung serentak di berbagai kota dengan pusat massa di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta. Inti pesannya tegas: kenaikan upah minimum 2026 sekitar 8,5–10,5%, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), hentikan PHK (bahkan dorongan Satgas PHK), serta reformasi pajak perburuhan termasuk usulan PTKP Rp7,5 juta/bulan dan penghapusan pajak atas pesangon/THR/JHT. Di saat yang sama, pemerintah merespons bahwa penetapan upah tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga proses tripartit dan formula resmi masih akan menjadi rujukan. 

Selain tuntutan substantif, aksi ini juga menimbulkan dampak keselamatan dan reputasi karena adanya insiden fatal di sekitar DPR yang menyedot perhatian publik. Maka, bagi perusahaan, isu ini bukan semata kebijakan upah, tetapi juga manajemen risiko operasional, komunikasi, dan hubungan industrial.

Apa saja tuntutan utama buruh?

Pertama, kenaikan upah minimum 2026 di kisaran 8,5–10,5% (disertai dorongan kenaikan upah sektoral). Narasi ini konsisten di berbagai pernyataan serikat dan pemberitaan arus utama.

Kedua, hapus outsourcing & tolak upah murah, diartikulasikan sebagai gerakan HOSTUM yang mengawal isu hubungan kerja dan struktur upah lebih layak.

Ketiga, setop PHK dan pembentukan Satgas PHK untuk pengawasan praktik pemutusan hubungan kerja.

Keempat, reformasi pajak perburuhan: usulan PTKP Rp7,5 juta/bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, dan penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.

Kelima, dorongan pembenahan regulasi ketenagakerjaan (termasuk peninjauan PP 35/2021) dalam kacamata perlindungan yang lebih kuat.

Di sisi pemerintah, Menaker menegaskan bahwa penetapan upah minimum tetap melalui mekanisme/formula yang berlaku; dengan kata lain, negosiasi politik dan forum formal akan berjalan paralel.

Mengapa ini penting bagi bisnis?

Pertama, karena biaya tenaga kerja berpeluang berubah mulai 2026. Kedua, karena iklim hubungan industrial akan menjadi sorotan hingga siklus penetapan UMP/UMK selesai. Ketiga, karena narasi publik (upah, outsourcing, pajak, PHK) menyentuh reputasi Anda sebagai pemberi kerja. Akibatnya, Human Capital (HC) perlu menyiapkan skenario keuangan, rencana keterlibatan pekerja, dan protokol komunikasi, bukan menunggu keputusan formal semata.

Dampak potensial pada bisnis (dan cara mengantisipasinya)

1) Kenaikan biaya tenaga kerja & kompresi struktur gaji

Jika skenario 8,5–10,5% diadopsi sebagian daerah, payroll cost akan terdorong naik. Selain itu, kompresi antar-gradebisa terjadi (entry-level mendekati mid-level). Karena itu, simulasikan 3 skenario (+5%, +8,5%, +10,5%), petakan grade yang berisiko kompresi, dan siapkan mitigasi tunable (mis. lump-sum adjustment untuk titik kritikal). Untuk membantu pemetaan dan komunikasi internal, rujuk panduan kami: HR Analytics, Penilaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Kolaboratif.

2) Review kontrak & model kemitraan kerja

Dorongan hapus outsourcing mengindikasikan sensitivitas pada bentuk hubungan kerja. Selanjutnya, lakukan audit vendor (SLA, kepatuhan, K3), pastikan kontrak memenuhi regulasi, dan siapkan rencana alih kelola jika diperlukan. Komunikasi non-konfrontatif dengan serikat/komite pekerja akan menekan friksi. Agar struktur peran dan ekspektasi jelas, perkuat Job Description dan Person–Job Fit.

3) Hubungan industrial & kesinambungan operasional

Aksi massa berpotensi mengganggu mobilitas dan akses lokasi bisnis. Karena itu, susun Business Continuity Planringan: fleksibilitas remote/flex schedule untuk area aksi, koordinasi keamanan gedung, dan jalur komunikasi darurat. Insiden keselamatan dalam demo kali ini memperkuat urgensi briefing keamanan dan pengaturan perjalanan karyawan. Kiat komunikasi manajer dan budaya tim tersedia di: Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Human Capital adalah.

4) Pajak & daya beli karyawan

Usulan PTKP Rp7,5 juta/bulan mendorong diskusi daya beli dan take-home pay. Walau kebijakan final menunggu proses fiskal, HR & Finance bisa menghitung sensitivitas THP karyawan di berbagai skenario; ini berguna untuk komunikasi internal saat budgeting.
Untuk menekan tensi jangka pendek tanpa menunggu kebijakan, pertimbangkan benefit non-tunai (kesehatan, transport), diselaraskan dengan Strategi Rekrutmen dan Learning & Development.

5) Reputasi dan komunikasi eksternal

Narasi media tentang “HOSTUM” dan isu keselamatan dapat melekat pada citra pemberi kerja. Karenanya, tone komunikasi harus: faktual, empatik, dan non-politis. Selain itu, tetapkan guardrail media sosial untuk karyawan agar tidak terjadi eskalasi yang merugikan merek.
Lihat juga panduan perilaku kepemimpinan: Kepemimpinan Kolaboratif dan penguatan perilaku tim melalui Coaching.

Langkah praktis Human Capital

1. Regulatory & risk watch (mingguan). Ringkas perkembangan upah minimum 2026, isu outsourcing, dan pajak perburuhan; informasikan ke ExCo dalam 1 halaman.

2. Scenario-based pay planning. Bangun workbook sederhana untuk simulasi upah (3 skenario), dampak pada struktur gaji dan kompresi grade. Sambungkan dengan Penilaian Kinerja agar kenaikan tetap merit-based.

3. Industrial relations playbook. Peta serikat/komunitas pekerja lokal, rancang jalur dialog pra–pasca aksi, dan siapkan FAQ manajer (izin, absensi, keselamatan).

4. Business continuity micro-kit. Tetapkan flex schedule, daftar rute aman, dan kanal darurat; gunakan checklistkehadiran harian.

5. Pulse survey singkat. Tanyakan 3–5 soal seputar daya beli, beban kerja, shift, lalu materialkan quick wins (mis. meal/transport stipend temporer).

6. Kompetensi & L&D. Ketika tekanan operasi naik, microlearning dan coaching sangat membantu menjaga kualitas eksekusi. Lihat Learning & Development dan Coaching.

7. Perapihan peran dan KPI. Pastikan Job Description menaut ke KPI yang jelas; kemudian review target agar realistis mengingat gangguan operasional.

8. Data & dashboard. Monitor absensi, lembur, dan produktivitas untuk basis keputusan yang objektif, cek HR Analytics.

9. Budaya & kepemimpinan. Dorong ritual tim (standup 10 menit, retro pekanan) agar koordinasi tidak patah selama periode aksi. Rujuk: Budaya Organisasi, Kepemimpinan.

10. Pengelolaan PHK. Jika tekanan bisnis terjadi, utamakan redeployment/reskilling sebelum opsi PHK; dokumentasikan kriteria objektif.

Pada Akhirnya,

Demo buruh 28 Agustus 2025 adalah sinyal awal atas dinamika upah, hubungan kerja, pajak, dan PHK yang akan mewarnai pengambilan keputusan bisnis hingga penetapan upah 2026. Oleh sebab itu, jangan menunggu: sambil memantau kebijakan, siapkan skenario gaji, audit kontrak & IR, perkuat komunikasi keselamatan, dan aktifkan data HR untuk meredam risiko serta menjaga kepercayaan karyawan. Dengan pendekatan terukur, empatik, dan kolaboratif, perusahaan bukan hanya patuh, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan.